Jumat, 09 Agustus 2013

Dari Dewan Mahasiswa ke Dewan Rakyat

Dari Dewan Mahasiswa ke Dewan Rakyat

 

Sahrin Hamid lahir di Tobelo, Maluku Utara 4 Desember 1974. Semasa kuliah tahun 1994 aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Tahun 1995 Sahrin juga aktif dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Seperti mahasiswa lain saat itu, Sahrin juga terlibat gerakan melengserkan Soeharto. Berbagai demonstrasi dan forum-forum diskusi dijalaninya untuk mewujudkan mimpi demokrasi itu.

Sahrin kemudian terlibat organisasi Barisan Muda Partai Amanat Nasional dan menjadi anggota Partai Amanat Nasional tahun 1998. Aktivitas terakhir inilah yang mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepada Hervin Saputra reporter VHRmedia.com, Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menceritakan pengalamannya menggulingkan Soeharto dan berbagi pandangan soal perkembangan Indonesia selama 10 tahun reformasi.

Bagaimana aktivitas anda di gerakan mahasiswa dulu?


Saya dulu di Bandung. Itu tahun 1994. Saya sudah terlibat organisasi eksternal kampus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Tapi saya juga terlibat di badan-badan kemahasiswaan internal kampus, terutama legislatif. Baik itu badan perwakilan tingkat fakultas, maupun tingkat kampus. Saya Juga aktif dalam gerakan-gerakan di kampus.

Banyak yang kita buat, baik kelompok-kelompok studi dan kelompok gerakan yang mengkritisi kondisi saat itu. Pada 1995, 1996, 1997 mulai isu-isu yang berkaitan dengan Soeharto , dan kita masih di kampus.

Jadi teman-teman bergerak di masing-masing kampusnya menduduki lembaga-lembaga politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing provinsi. Kebetulan kita waktu itu di Bandung, dan teman-teman lain ada yang ke Jakarta. Waktu itu dalam rangka pencipataan kondisi di semua titik. Dan memang waktu itu, 1998 kan puncak semua gerakan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Di era kita, sebelum reformasi, memang isu-isu yang berkaitan dengan Soeharto yang diusung mahasiswa dan gerakan.

Itu pasti ada ancamannya, sehingga seseorang sangat takut untuk bicara soal Soeharto. Dulu itu orang bilang tembok saja bisa mendengar, jadi sulit waktu itu untuk mendorong isu-isu tolak Soeharto. Tapi pada 1998 yang merupakan puncak seluruh konsolidasi gerakan, terutama gerakan mahasiswa yang mengkonsolidasikan diri dari masing-masing kampus. Sampai tingkat kota, semua kampus terkonsolidasi dengan baik, ditambah lagi pada saat penembakan mahasiswa Trisakti. Di situlah gong pendudukan DPRD. Di Bandung, kita menduduki Gedung Sate.

Bagaimana suasananya?


Ya tentunya mencekam. Semua tenaga aparat kemananan turun di jalan-jalan. Ditambah lagi isu mengenai penangkapan langsung, peledakan bom. Tapi waktu itu di Bandung, hebatnya tidak sampai pada tingkat penembakan oleh tentara. Cuma ancaman-ancaman tentara berseliweran, gerakan-gerakan mahasiswa pasti menemui itu.

Itu momentum di mana semua mahasiswa dan rakyat ikut turun ke jalan mendesak turunnya Soeharto. Dan memang kondisi waktu itu cukup mencekam, terlebih pada pimpinan-pimpinan aktivis, terutama ketika dihadapkan dengan resiko-resiko ditembak di tempat atau diculik. Saya waktu itu terlibat ikut mengatur rencana aksi. Saya ikut HMI dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu.

Mana yang lebih mencekam, menjelang 1998 atau sebelumnya?


Tahun 1996-1997 itu semua yang dianggap berpotensi menumbangkan Soeharto dibabat habis. Intelijennya luar biasa banyak. Intel bukan hanya manusia, tapi tembok-tembok, kursi-kursi jadi intel (sambil tertawa).

Sehingga potensi gerakan sekecil apapun yang akan mengganggu Soeharto itu terdeteksi. Saat itu hukum juga tidak ada, kehilangan fungsi. Yang ada adalah kekuatan Soeharto dan segenap perangkat alat paksanya. Memang itu yang membungkam seluruh potensi kritis. Kalau media kan bisa dibredel.

Kalau kekuatan kampus memang harus kejar-kejaran, harus tangkap-tangkapan. Tapi meski seperti itu, teman-teman tidak berhenti berupaya mengorganisir gerakan, mengkonsolidasi gerakan untuk isu kejatuhan Soeharto. Ya wajar waktu itu ada yang diculik, terancam DO (drop out), dan segala macam resiko lainnya.

Anda sendiri pernah mengalami ancaman?


Saya ditangkap Polisi di Bandung 2 kali. Dipukuli popor senjata. Saya juga diculik tahun 1997. Waktu itu kalau tidak salah kampanye Pemilu. Waktu itu kita buat kawasan yang disebut "Kawasan Anti Golkar", karena kita anggap Golkar partainya Soeharto yang memang dibuat untuk melegitimasi nafsu-nafsu Soeharto.

Maka waktu itu bentuk perlawanan terhadap Soeharto juga diarahkan pada Golkar. Makanya kita bikin kawasan anti Golkar di Bandung. Di Jalan Taman Sari, Bandung, orang tidak boleh pakai pakaian kuning dan bendera Golkar. Kalau masuk kita suruh buka bajunya.

Sampai kita bikin kawasan anti militer, juga di Jalan Taman Sari tapi kadang di Gedung Sate. Kita tulisi "Ini kawasan sipil, militer di larang masuk." Mobil militer kita cegat. Itu kan bikin marak. Lalu datang tentara menembaki kita.

Malamnya kami ditangkap. Di kosan, saya diculik. Di bawa ke Polwiltabes Bandung. Di sana kita diinterogasi satu-satu, dipukulin pakai popor senjata, diancam mau ditembak mati, dan disuruh tulis pesan terakhir. Saya kira saya mati waktu itu, sebab Presidennya masih Soeharto.

Ya itu resiko. Kalau sekarang resikonya difitnah saja, dituduh dibayar. Kalau dulu emang resikonya mati atau dipenjara. Ada beberapa malam saya di Polwiltabes. Setelah itu keluar dan demo lagi.

Bagaimana perasaan Anda waktu Soeharto tumbang?


Waktu itu di Bandung kita bersyukur. Sudah bertahun-tahun kita desak Soeharto untuk segera lengser dan pada 21 Mei dia membacakan pidato turun. Kita sangat bersyukur. Karena salah satu pintu terlaksananya reformasi dengan cara menurunkan Soeharto.

Jadi kita melihat puncak gunung es. Artinya pucuknya sudah selesai, tinggal gunungnya ini yang sampai sekarang belum signifikan. Ya birokrat-birokratnya masih yang itu-itu juga. Konglomeratnya ya itu juga. Tentaranya produk Soeharto ya juga banyak. Apa lagi para politisinya. Inilah yang kita lihat bahwa reformasi masih terseok-seok karena belum sepenuhnya penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan reformis.

Ada perayaan saat itu?


Oh tidak. Kita berdoa aja. Ada yang sujud syukur, ada yang memanjatkan doa. Tidak ada pesta-pesta. Sekedar mensyukuri apa yang bisa dicapai. Karena target gerakan waktu itu Soeharto turun.

Bagaimana ceritanya saat ini Anda dapat terlibat di parlemen?


Setelah reformasi selesai, saya dan teman-teman mahasiswa terpecah beberapa fragmentasi. Yang pertama mengatakan kembali ke kampus sebagai gerakan moral dan tidak usah ikut-ikut partai. Orang-orang ini kembali kekampus membangun gerakan.

Kelompok kedua, proses pemilu ini harus berjalan jujur dan adil, bersih, fair. Nah kita bertanggung jawab menjamin jalannya pemilu. Banyak yang turun dalam forum atau media yang melakukan pengawasan pemilu.

Kekuatan yang ketiga mengatakan reformasi belum selesai. Karena yang jatuh baru Soeharto, belum struktur yang menopang kekuasaan Orde Baru. Untuk melanjutkan gerakan reformasi, tentunya partai-partai yang hadir dominan dalam parlemen yang nantinya menentukan kebijakan-kebijakan negara. Kekuatan ini memilih partai-partai reformis. Waktu itu deklarasi PAN saya ikut. Sampai pendirian PAN di Jawa Barat, saya sebagai Ketua Deklarasi Pendirian di Jawa Barat. Dari situlah saya mulai aktivitas politik saya yang bersentuhan langsung dengan partai politik dan akhirnya dengan lembaga parlemen.

Bagaimana dengan pandangan bahwa aktivis mahasiswa yang terlibat di parlemen adalah pengkhianat perjuangan?


Ya tergantung, di parlemen kan ada banyak orang. Tapi kekuatan reformis yang mengusung agenda-agenda reformasi, kecil di parlemen, tidak mayoritas. Sehinga apa-apa yang menjadi bagian dari tuntutan perubahan masih jauh. Menurut saya, teman-teman yangg punya komitmen memperbaiki kondisi bangsa ini, mari kita isi struktur partai politik sehingga mengisi ruang parlemen.

Dengan dominannya kekuatan-kekuatan progresif, kekuatan yang mendorong percepatan revolusi ini harus lebih dominan. Kalau demikian, menurut saya hal-hal yang mendasar yang melingkupi bangsa kita akan selesai.

Selama ini bagaimana Anda di parlemen?


Saya baru beberapa bulan di parlemen (Sahrin ditempatkan di FPAN melalui pergantian anggota antar waktu). Menurut saya sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah kecil. Ada beberapa kemajuan yang harus kita apresiasi. Taruhlah Soeharto turun, dan hal-hal yang berkaitan dengan agenda selanjutnya seperti otonomi daerah, amandemen UUD 1945, juga sudah. Tapi supremasi hukum, recovery ekonomi, ini masih menjadi problem kita. Recovery ekonomi untuk membangun masyarakat kan masih jauh.

Yang kedua, supremasi hukum kita tidak mendapat kepercayaan publik. Karena memang penegak-penegak hukum kita belum menunjukkan bahwa hukum itu ditegakkan. Maka saya melihat peran DPR dalam hal ini cukup siginifikan kalau kekuatan-kekuatan progresif itu bisa dominan. Dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada dewan, yaitu legislasi, fungsi anggaran negara untuk budget pro terhadap orang miskin, dan pengawasan. Menurut saya fungsi parlemen yang harus dimaksimalkan.

Apakah cita-cita reformasi dapat terwujud melalui konstelasi politik sekarang?


Sekarang menurut saya masih berat. Cuma kalau ke depan kan tidak mungkin begini terus, pasti ada perubahan berkaitan dengan komposisi di parlemen. Kita harapkan kekuatan muda yang ada saat ini, misalnya di parlemen kita membentuk forum komunikasi bagi teman-teman parlemen muda. Ini kalau terus dibangun dan memiliki agenda-agenda strategis, bisa menjadi harapan. Dengan demikian, harapan bahwa parlemen tidak lagi ikut-ikut soal-soal yang berkaitan dengan kasus yang selama ini dilihat publik seperti suap dan korupsi, bisa terwujud.

Apakah pernyataan Anda soal konstelasi politik di parlemen adalah bentuk ketidakpuasan selama 10 tahun reformasi?


Sepuluh tahun ada yang dibuahkan reformasi iya. Pemilihan presiden secara langsung, amandemen UUD 1945 sampai mengalami perubahan 300 persen, lahirnya berbagai macam partai politik dan otonomi di daerah, itu kan produk reformasi. Hanya saja saya melihat reformasi masih sangat mengecewakan, atau jauh panggang dari api. Pertama soal supremasi hukum dan ekonomi, atau membangun kesejahteraan rakyat.

Dan kita tahu sampai saat ini rakyat makin terpuruk. Yang kaya makin kaya yang melarat makin melarat. Apa lagi dengan kenaikan BBM, itu berpengaruh ke semuanya.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, bagaimana Anda melihat mahasiswa saat ini?


Menurt saya, mahasiswa harus mulai melihat atau menyamakan apa yang menjadi persoalan mendasar bangsa ini. Kalau tidak menemukan itu, maka kita akan bermain di permukaan tanpa tahu apa subtansinya. (*)

Sumber : Vr Media 

0 komentar:

Posting Komentar