Tampilkan postingan dengan label Kutipan Media. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kutipan Media. Tampilkan semua postingan

Jumat, 09 Agustus 2013

Gagal melahirkan pemimpin muda berwawasan kebangsaan

Gagal melahirkan pemimpin muda berwawasan kebangsaan

 

Bangsa Indonesia Jumat, 28 Oktober 2011, merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83. Fakta menunjukkan kegiatan terkait peringatan hari penting itu sangat kurang mendapat perhatian. Tidak di pemerintahan, di kalangan masyarakat pun sama saja, tak peduli. Tidak di ibukota saja, tapi juga di desa-desa minim kegiatan Sumpah Pemuda.


Mengapa perhatian pemerintah dan elemen masyarakat kita di kota maupun pedesaan begitu rendah. Jawabnya, karena tidak mempunyai agenda program dan perencanaan yang matang. Umumnya sporadis dan dilakukan secara dadakan saja sehingga hasilnya sangat tidak memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat,  khususnya generasi muda.

Yang memprihatinkan adalah terjadinya ‘tawuran’ dalam kongres KNPI di Jakarta kemarin karena ketidakpuasan peserta. Apalagi muncul isu permainan money politics sehingga patut disesalkan. Jika kalangan generasi muda sudah dijejali dengan politik uang maka sulit dari mereka bisa diharapkan menjadi pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Apalagi untuk menjadi barisan terdepan upaya pemberantasan korupsi. Wajar jika banyak peserta yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara yang memenangkan menantu Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Taufan Eko Nugroho, sehingga kongres deadlock. Tapi, calon lainnya pun disebut-sebut melakukan hal yang sama namun dengan kadar yang lebih rendah. Dalam panggung politik permainan uang sudah biasa dan disebut cost seperti membayar uang tiket, penginapan, dan oleh-oleh. Namun, dalam kongres pemuda seharusnya tidak mengikuti sifat dari orang-orang politik yang menghalalkan segala cara.

Kerusuhan dalam Kongres KNPI muncul usai penghitungan suara, berawal dari penetapan pemenang. Taufan yang unggul mendapatkan 68 suara ditetapkan pimpinan sidang menjadi pemenang. Namun putusan itu tidak diterima floor. Peserta mengharapkan dilakukan putaran kedua. Di posisi kedua menyusul incumbent Ahmad Doli Kurnia 22 suara, Sahrin Hamid 21 suara dan kandidat lainnya. Kalaupun dilakukan putaran kedua akan sangat sulit bagi pesaing untuk bisa meraih dukungan signifikan karena tim sukses Taufan bekerja cukup cerdik. Aturan yang dipakai memang multitafsir karena bisa ditarik-tarik, seperti: untuk jadi pemenang cukup 30 persen plus satu, ada lagi yang beranggapan tetap 50 persen plus satu. Taufan yang mendapatkan 68 suara sudah mencapai 35 persen suara. Sah jika mengacu 30 persen plus satu tapi tidak sah bila mengacu pada aturan 50 persen plus satu. Banyak peserta menghendaki pemilihan putaran ke-2, karena perolehan suara Taufan belum mutlak (50% pemilih+1), seperti yang ada di AD/ART. Tapi sebelumnya sudah disepakati ketentuan baru, mengingat banyaknya kandidat calon ketua umum yang berambisi maju. Ketentuan baru itu menyebut pemenangnya adalah yang memperoleh 30 persen suara pemilih + 1.

Dari catatan sejarah kita sudah mengetahui bahwa pada tanggal 28  Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop, Jakarta, diselenggarakan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia  (PPPI). Pada penutupan kongres ini, selain diperdengarkan Lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf  Supratman melalui gesekan biolanya, juga dibacakan rumusan hasil kongres tersebut yang selanjutnya disebut sumpah  pemuda yang merupakan sumpah setia para pemuda masa sulit itu.

Janji sumpah pemuda itu berbunyi: Kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku: berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu: Indonesia. Makna dan semangat sumpah pemuda itulah yang kemudian menentukan masa depan bangsa kita dalam merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, namun kondisinya kian memprihatinkan dewasa ini di alam reformasi.

Harusnya seluruh anak bangsa mencontoh generasi muda di masa lalu. Bisa menyatu untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Jangan malah menjadi beban dan merusak cita-cita Sumpah Pemuda 83 tahun lalu. Apalagi di masa sekarang ini, kemajuan bangsa kita semakin jauh dari cita-cita Sumpah Pemuda dan ketentuan UUD 45 dan Pancasila. Terlebih pada kesatuan bangsa dan kesejahteraan, semakin memprihatinkan. Tampak nyata terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Kondisi memprihatinkan itu memerlukan perhatian kita semua, khususnya generasi muda, harus bisa menyikapi tantangan ke depan dengan kerja keras. Sebab, merekalah harapan bangsa kita. Kenyataannya, kita sangat kesulitan mendapatkan tokoh muda yang memiliki wawasan kebangsaan. Kondisi itu terlihat jelas dengan masih munculnya tokoh-tokoh tua sebagai Capres 2014, seperti Megawati, Amien Rais, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo yang usianya lebih 50 tahun. Harapan munculnya tokoh muda sebagai Capres atau Wapres semestinya bisa terwujud bila generasi muda diberi pendidikan politik yang santun dan kesempatan. Bukan lagi menghalalkan segala cara, dan semua harus pakai uang

Sumber : Waspada Saturday, 29 October 2011 00:15

Kongres KNPI Mulai Panas

Kongres KNPI Mulai Panas




Jakarta, Padek—Nama Aburizal Bakrie dan Tommy Soeharto tiba-tiba muncul di arena Kongres XIII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Sahid Jakarta. Keduanya bukan sebagai calon ketua umum, tapi dikaitkan dengan dua kandidat kuat yang bakal bertarung memperebutkan kursi tertinggi di induk organisasi kepemudaan itu.


Aburizal Bakrie alias Ical dikaitkan dengan Taufan EN Rotorasiko, sedangkan Tommy Soeharto juga dihubungkan dengan kandidat lainnya, Akbar Zulfakar. Yang menarik, Taufan adalah menantu Ical yang didorong jadi ketum KNPI guna mendukung Ical di 2014.


Selain kedua nama itu, figur lain dari berbagai latar belakang juga siap bertarung menjadi  ketua umum KNPI. Mantan Ketua Umum PB HMI Arip Mustopa, kader PAN Sahrin Hamid,  anggota DPD Sutan B Najamuddin, dan mantan ketua umum KNPI versi Kongres Ancol Ahmad Doli Kurnia juga akan ambil bagian dalam perebutan ketua umum.


Taufan kepada JPNN mengatakan hanya ingin menjabat satu periode saja. ”Jika saya terpilih, saya akan meneruskan tradisi founding fathers KNPI selama ini, yaitu memegang jabatan satu periode saja,” katanya, Selasa (25/10).


Salah satu program dari pria yang akrab disapa Ten ini hampir mirip program Golkar, fokus membangun dan merangkul basis massa di pedesaan. Menurut Taufan, potensi pemuda di daerah khususnya di perdesaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Taufan akan memberdayakan potensi kepemimpinan pemuda di pedesaan jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum KNPI.


Salah satu pimpinan Barisan Muda Kosgoro (BMK), Andi Hermawan, tidak membantah majunya Ten bagian langkah menyukseskan Aburizal Bakrie di Pemilu 2014 mendatang. ”Taufan memang dipersiapkan mensukseskan Ical,” katanya.


Majunya Taufan didukung BMK, Golkar, dan underbow Golkar lainnya, diprediksi bakal head to head dengan Akbar Zulfakar didukung Tommy Soeharto. Zulfakar pernah menjabat Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2000-2002.


”Pak Tommy menggangap Zulfakar paling layak. Karena itu, beliau tentu akan mendukungnya bekerja sama dengan PKS,” kata Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora, Neneng Astuty, dalam jumpa pers kemarin  (24/10). Neneng mengaku juru bicara dari Tommy Soeharto.


Tommy melihat Zulfakar mampu mengakhiri dualisme kepemimpinan di KNPI. Zulfakar juga mampu meletakkan kembali ideologi Pancasila dalam tubuh KNPI. ”Kami siap memenangkan Zulfakar. Beberapa DPD dan OKP telah menyatakan dukunganya secara resmi kepada Zulfakar,” ujar Neneng yang tidak secara detail menyebutkan siapa saja pendukung Zulfakar itu.


Namun, kursi ketua umum KNPI agaknya tidak hanya milik kader parpol saja. Mantan Ketua Umum PB HMI Arip Mustopa juga berani ambil bagian. Bisa dikatakan, dari sekitar 14 calon ketua umum beredar, Arip tokoh muda pluralis dan tidak terseret kepentingan kelompok mana pun. ”Saya maju karena dorongan OKP dan KNPI daerah,” ujarnya saat jumpa pers di Hotel Sahid, kemarin.


Sebagaimana diketahui, total suara yang diperebutkan dalam pemilihan ketua umum KNPI mencapai 148 suara. Suara ini terdiri atas 33 dewan pimpinan daerah (DPD) KNPI dan  dan 115 OKP.  Ini akan diperebutkan sedikitnya 14 kandidat ketua umum. Bursa ketua umum KNPI kemarin bertambah lagi. (dms/jpnn)

Sumber : Padang Ekspres Rabu, 26/10/2011 12:09 WIB

Massa Bakar Foto Ketua MK

Massa Bakar Foto Ketua MK


Ternate (ANTARA News) - Pengunjukrasa dari Forum Penyelamat Konstitusi Maluku Utara dalam aksinya di depan Sekretariat KPU setempat Senin siang membakar foto Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Koordinator massa, Mudasir, mengatakan bahwa pembakaran foto ketua MK tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas putusan MK dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Pulau Morotai.

MK dalam putusannya atas sengketa pilkada Pulau Morotai memenangkan pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu. Pasangan ini sebagai penggugat atas putusan KPU Pulau Morotai yang memenangkan pasangan Arsad Sardan/Demianus Ice.

Menurut Madasir, putusan MK tersebut telah menyimpang dari konstitusi dan fakta politik karena sesuai pleno rekapitulasi KPU Pulau Morotai, yang meraih suara terbanyak pasangan Arsad Sardan/Demianus Ice.

Mereka meminta agar KPU Pulau Morotai tak melaksanakan perintah MK tersebut, begitu pula, DPRD Pulau Morotai untuk tidak menggelar sidang paripurna pelantikan pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu.

Sementara itu, Sahrin Hamid,SH, kuasa hukum pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu secara terpisah mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final, oleh karena itu, tidak ada alasan bagi KPU dan DPRD Pulau Morotai untuk tidak menindaklanjuti putusan tersebut.

Proses sidang di MK berlangsung secara adil dan transparan serta memberi peluang kepada semua pihak yang terkait sengketa Pulau Morotai untuk mengajukan bukti-bukti, sehingga sekarang tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan putusan MK itu.

Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai Ajan Baguna mengimbau kepada masyarakat dan semua pihak terkait di Pulau Morotai untuk menghormati putusan MK tersebut dan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kamtibmas di daerah itu.

DPRD Pulau Morotai akan segera menggelar sidang paripurna pelantikan Bupati/Wakil Bupati Pulau Morotai pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu, jika SK pasangan itu dari Mendagri telah diterima DPRD.

Sumber : Antara News Senin, 27 Juni 2011 19:50 WIB

Taufan Ditolak Jadi Ketua Umum KNPI

Taufan Ditolak Jadi Ketua Umum KNPI

Jurnas.com | PENETAPAN Taufan Rotorasiko sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) oleh Najamudin Ramly selaku pimpinan sidang pemilihan yang berlangsung Jumat, 29/10, pagi dipersoalkan beberapa organisasi kepemudaan, karena tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan. "Kami menegaskan bahwa saudara Taufan Rotorasiko belum sah dan tidak mendapatkan legitimasi menjadi ketua Umum DPP KNPI," kata Ketua Umum Pemuda Katolik, Natalis Situmorang dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (28/10) malam.

Dituturkan Natalis, proses pemilihan dengan sistem pencoblosan itu diikuti oleh setiap utusan OKP dan DPD KNPI Propinsi. Selain Taufan, nama kandidat lain di antaranya, Sahrin Hamid, Doly Kurnia, Sultan Najamudin, Ariza Sabana, Shoim, SJ Arifin, Arip Mustopa, Cupli Risman, dan Nuzran Joher.

Penghitungan suara setiap Bakal Calon Ketua Umum KNPI tersebut diperoleh hasil, yakni Taufan mendapatkan 68 suara, Ariza 25 suara, Doly Kurnia 23 suara, Sahrin Hamid 22 suara, serta kandidat lain hanya memiliki suara rata-rata di bawah 10 suara dari 159 suara sah yang diperebutkan (GMKI dan HIPMI tidak hadir dalam pemilihan).

Sebagaimana Pasal 3 ayat 3 poin c, maka Taufan menjadi Bakal Calon yang lolos menjadi Calon Ketua Umum karena mendapat dukungan di atas 20%. Namun, "Taufan belum dapat secara otomatis terpilih secara aklamasi karena pada poin d,e,f mengatur, ketua terpilih secara aklamasi jika mendapatkan suara 50%+1, dan sesuai poin f pada pasal 3 ayat 3 tersebut maka harus dilakukan putaran II," kata Natalis.

Menurut Natalis, Najamudin Ramly selaku pimpinan sidang pemilihan, langsung menetapkan Taufan menjadi Ketua Umum. Otomatis, keputusan tersebut membuat para peserta kongres serta OKP dan DPD pendukung Bakal Calon yang lain melakukan protes keras agar Najamudin mencabut dan membatalkan keputusannya itu.

Karena itu, menurut Natalis, terpilihnya menantu Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie tersebut ditolak oleh sebagian OKP, karena dianggap bertentangan dengan mekanisme pemilihan KNPI. "Taufan juga tidak didukung oleh lebih dari setengah OKP yang memberikan suaranya," ujar Natalis.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam, Rahmat Kardie menjelaskan, dirinya juga tetap akan mempersoalkan masalah ini serta mendorong OKP-OKP dan para kandidat yang lain untuk bersikap sama. "Agar publik dan pemuda Indonesia mengetahui bahwa masih banyak yang berpegang teguh pada aturan main dan idealisme pemuda," ujar Rahmat. "Jika perlu kami akan menggagas forum atau wadah untuk itu," kata Ketua Umum PB HMI Fajri menimpali dan diamini oleh utusan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Bernard.

Sumber : Jurnas  Jakarta | Sabtu, 29 Oktober 2011 07:51 WIB

Tak Tindak Tegas, Polisi Setujui Anarkisme FPI

Tak Tindak Tegas, Polisi Setujui Anarkisme FPI



INILAH.COM, Jakarta- Partai Amanat Nasional (PAN) amat menyesalkan aksi brutal Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan sweeping sambil melakukan pengrusakan di tempat-tempat hiburan selama bulan puasa seperti yang terjadi di Makasar atau tempat lainnya.

Menurut Sahrin Hamid, Ketua DPP PAN, aksi tersebut tidak lepas dari lemahnya Polri dalam bersikap tegas sehingga seperti ada kesan pembiaran atau memberi izin FPI melakukan aksi anarkisnya.

"Menunjukan betapa lemahnya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal kewenangan bertindak atas nama negara demi menjaga ketertiban umum sudah merupakan kewajiban POLRI," tegas Sahrin seperti disampaikan dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jumat (19/8/2011).

Himbauan yang disampaikan Polri melalui Kadiv Humas, menurut Sahrin tak berdampak apa-apa terhadap operasi sweeping yg dilakukan oleh FPI. Intensitas sweeping justru meluas di tempat lain.

"Padahal sudah jelas-jelas bahwa perusakan apalagi bertindak selayakmya Aparat Negara merupakan tindakan kriminal yang berimplikasi pidana. Namun kenapa Polri diam? Apakah diamnya Polri justru memberikan sinyal persetujuan terhadap tindakan2 anarkhis tersebut?," sambung Sahrin.

PAN meminta, tidak sekedar himbauan, Polri harus serius dan bertindak tegas terhadap perilaku FPI. Menurut dia, FPI tidak bisa mengatasnamakan apapun untuk melakukan kekerasan.

"Jika, Polri tidak melakukan upaya-upaya serius dan tegas, maka patut menjadi pertanyaan. Di mana profesionalisme Polri, di mana program Quick respon yg selama ini menjadi andalan Polri, padahal telah banyak menyerap anggaran negara APBN untuk pembiayaan peningkatan profesionalisme dan program polri," sesal Sahrin.(ndr)

Sumber : inilah,com  Jumat, 19 Agustus 2011 | 06:15 WIB

KNPI Minta MP3EI Libatkan Pemuda

KNPI Minta MP3EI Libatkan Pemuda

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI meminta agar dalam pengerjaan proyek-proyek yang terhimpun dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, pemerintah melibatkan para pemuda. Ini perlu karena jumlah pemuda atau penduduk yang ada dalam masa produktif di Indonesia saat ini mencapai 62 juta orang.

"Tidak mungkin ada proyek sebesar MP3EI yang tidak dikerjakan pemuda, termasuk KNPI di dalamnya," kata Ketua Panitia Pelatihan Pemuda Penggerak Wirausaha Desa, KNPI, Sahrin Hamid di Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Acara ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi. Rencananya, acara ini akan ditutup Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa besok malam.

Menurut Sahrin, MP3EI merupakan program besar, antara lain ada program 200.000 hektar yang dibuka untuk lahan pertanian, dan ada 1 miliar pohon yang akan ditanam. "Siapa yang akan melakukan itu kalau bukan pemuda," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan MP3EI 2011-2025 pada 27 Mei 2011. Rencana induk ini memiliki tiga bagian utama. Pertama, pengembangan ekonomi di enam koridor.

Kedua, pengembangan sistem logistik nasional. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Sebagai langkah awal, pemerintah meluncurkan 17 proyek di empat kota yaitu Banten, Timika, Simengke dan Lombok Timur senilai Rp 190 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, waduk, pembangkit tenaga listrik dan proyek pengolahan sumber daya alam. Namun nilai kebutuhan investasinya mencapai Rp 4.000 triliun.


Bangkitkan Pemuda Desa, Sahrin Hamid akan Gandeng Menteri BUMN

Bangkitkan Pemuda Desa, Sahrin Hamid akan Gandeng Menteri BUMN

RMOL. Tidak adanya sektor ekonomi produktif di pedesaan menjadi alasan utama para pemuda hijrah ke kota. Kalaupun gagal bertarung di kota, barulah para pemuda itu balik kembali ke desa. Agar para pemuda tidak lagi merantau ke kota untuk 'menyambung' hidup, persoalan ini harus dicarikan solusi.

"KNPI ke depan harus mendesak pemerintah melalui program-program kemitraan membangun industri yang berbasis potensi pertanian di pedesaan," kata Sahrin Hamid, calon Ketua Umum KNPI, kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

Salah satu celah yang bisa dijadikan sarana membangun industri di pedesaan untuk memberdayakan pemuda adalah dengan menggandeng perusahaan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara. Bila selama ini perusahaan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidak selalu ditujukan ke pemuda, tapi untuk merealisasikan niat mulia itu perlu ada desakan agar perusahaan menyalurkan sebagian dana tersebut khusus untuk pemuda.

"Kita ingin ada sebuah political will, ada affirmative policy yang dikeluarkan pemerintah agar memprioritaskan alokasi CSR (perusahaan BUMN) bagi pengembangan sektor ekonomi di desa-desa. Kita harapkan Menteri BUMN (Dahlan Iskan) yang baru diangkat membangun kemitraan dengan pemuda," harapnya.

Diharapkan, dengan adanya kerja sama itu, 1-2 persen laba perusahaan BUMN dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Sahrin menyebut program ini Youth Corporate Social Responsibility atau Y-CSR.

"Dengan ini progam, penyaluran dana CSR menjadi terukur. Pemuda menjadi sumber daya penggerak kewirausahaan di desa dan corporate sebagai penyedia dana melalui dana CSR itu. Dengan demikian kita harapkan sinergi ini membuat dana CSR tepat sasaran dan bermanfaat bagi pemuda desa. Jika ekonomi di desa bergerak atau bangkit, maka ini akan menahan arus urbanisasi ke kota," ungkap Sahrin.

Dan tentu saja, tambah Sahrin, KNPI, bila memang ia terpilih pada Kongres yang akan digelar pekan depan, harus melakukan berbagai pelatihan kewirausahaan dengan tujuan menjadikan pemuda sebagai penggerak ekonomi desa sebelumnya. Selain mengharapkan dana CSR dan PKBL perusahaan, lanjutnya, KNPI juga memfasilitasi pemuda desa berhubungan dengan dunia perbankan.

"Ini dalam rangka agar secepatnya mengentaskan orang miskin di desa yang jumlahnya mencapai 19 juta jiwa. Dengan demikian, Y-CSR ini menjadi pertanggungjawaban sosial pemuda dan perusahaan," tandas mantan anggota Komisi III DPR ini. [zul]

Sumber : Rakyat Merdeka Kamis, 20 Oktober 2011 , 18:21:00 WIB

Mirip Barack Obama, Sahrin Hamid Cukup Cerdas dan Populer di Kalangan Pemuda

Mirip Barack Obama, Sahrin Hamid Cukup Cerdas dan Populer di Kalangan Pemuda

 

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Rahmat Kardi mengatakan Sahrin Hamid pantas untuk memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia periode mendatang. Karena mantan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional itu memiliki pengalaman, prestasi, dan kapasitas sebagai modal untuk memimpin KNPI.

"Dia sangat matang," kata Ketua Gerakan Pemuda Islam, Rahmad kepada wartawan di sela-sela pendaftaran Sahrin di gedung KNPI, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, (Minggu, 23/10).

Lebih lanjut Rahmad menilai sosok Sahrin mirip dengan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama dalam hal perjalanan hidup. Seperti Obama, Sahrin pernah menjadi legislator dan sekarang ingin menjadi eksekutif seperti halnya Obama. Dan sebelum menjadi senator, Obama juga pernah menjadi pengacara, profesi yang saat ini digeluti Sahrin.

Pengalaman sebagai pengacara itulah yang membuat mantan anggota Komisi III DPR itu mempunyai sifat kerelawanan yang sangat luar biasa. Sahrin juga dinilai sebagai sosok muda lintas agama dan ras. "(Sahrin) pemuda yang populer, cerdas tapi sederhana," puji Rahmad.

Hal lain yang memperkuat GPI mendukung Sahrin adalah gagasan yang diusung bila dipercaya memimpin KNPI. Menurutnya, visi Sahrin sesuai dengan kebutuhan pemuda saat ini. "Sahri mengusung tema pemberdayaan pemuda yang merupakan intinya pemuda. Kalau pemuda berdaya, maka kita lebih maju," demikian Rahmad.

Selain GPI, pada saat pendaftaran tadi, Sahrin juga didampingi pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Mahasiswa Pancasila, dan Srikandi Harapan.[ian/rmol]

Sumber : Rima News Sun, 23/10/2011 - 21:34 WIB

Sahrin Hamid akan Jadikan KNPI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

Sahrin Hamid akan Jadikan KNPI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

RMOL.  Dualisme kepemimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia selama satu periode ini harus dijadikan hikmah bagi para pemuda se-Indonesia untuk bersatu kembali.

"Ke depan, persatuan pemuda harus dibangun. Karena pemuda memiliki tantangan yang tidak mudah saat ini dan ke depan," kata mantan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Sahrin Hamid kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

Sahrin membeberkan, saat ini, 60,35 persen pemuda Indonesia menganggur. Begitu juga 31,2 juta orang miskin Indonesia mayoritas adalah pemuda. Tak hanya itu, mayoritas orang miskin Indonesia tinggal di desa dimana sebesar 19 juta di antaranya adalah pemuda.

"Karena (pemuda) tidak punya lapangan pekerja. Ini tantangan riil," tegasnya.

Untuk itu ke depan, lanjut Sahrin, KNPI harus menjadi garda terdepan untuk menggerakkan pemuda dalam memajukan dan membangun sektor ekonomi desa. Karena itu, KNPI harus menyiapkan sumber daya manusia, memetakan persoalan dan potensi para pemuda di desa-desa.

"Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh KNPI sebagai representasi kekuatan pemuda," kata Sahrin, yang bakal maju pada kongres KNPI pada 25-28 Oktober 2011 bulan ini.

Selain itu, hal yang lain yang juga harus dilakukan KNPI untuk memecahkan persoalan ril yang dihadapi pemuda saat ini adalah mendorong pemerintah membangun industri di desa-desa yang berbasis potensi desa yang bersangkutan. Bila itu dilakukan, otomatis bahan baku hasil olahan masyarakat setempat dan tenaga kerja khususnya pemuda desa bisa diserap oleh industri tersebut.

"Ini akan berimplikasi terhadap terbukanya ruang usaha baru. Melalui ruang usaha baru inilah kita harapkan akan lahir wirausaha-wirausaha baru, dalam hal ini para pemuda," tandasnya.[zul]

Sumber : Rakyat Merdeka Senin, 17 Oktober 2011 , 16:57:00 WIB


Mahkamah Agung Kabulkan PK Nenek Saodah

Mahkamah Agung Kabulkan PK Nenek Saodah

Rumah Nenek Saodah


Sidang Nenek Saodah

 
Sahrin Hamid : Pengacara Nenek Saodah



REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) terpidana perkara dugaan pemalsuan surah hibah berupa akta rumah, Ny Saodah (62) atau Nenek Saodah dan membebaskannya dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. "Alhamdulilah pada 10 Mei 2011, Mahkamah Agung mengabulkan PK dari Nenek Saodah. Putusan PK-nya Nomor 183/PK/PID/2010. Kami sebenarnya belum terima tapi sudah ada di situs MA dan kami sudah mengunduhnya," kata Koordinator Tim Pengacara Nenek Saodah, Sahrin Hamid SH, di Kampus Unisba Jalan Taman Sari Kota Bandung, Kamis.

Sahrin mengatakan, putusan PK dari MA untuk perkara Nenek Saodah ini merupakan kali pertamanya dalam sejarah Indonesia karena ada putusan PK di atas PK. "Ini yang pertama di Indonesia, bahwa PK bisa diajukan dua kali. Pertama oleh jaksa penuntut umum dan kedua kami dari kuasa hukum Nenek Saodah," kata Sahrin.

Ia mengatakan, atas perkara hukumnya, Nenek Saodah sebenarnya divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Bandung pada tahun 2007 dalam gugatan perdata Nomor 74/Pdt/G/2004/PN.Bdg. Namun, pada tahun 2007 Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas dari PN Bandung tersebut kepada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung juga memvonis bebas Nenek Saodah.

Padahal, kata Sahrin, berdasarkan pasal 263 ayat 1 KHU Pidana, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum PN Bandung tidak boleh mengajukan kasasi atau Peninjau Kembali (PK) atas putusan tersebut."Mengapa tidak boleh, alasannya karena PK itu hak terpidana bukan kewenangan jaksa. Di PN Bandung, klien kami diputus tidak bersalah, tapi jaksa malah mengajukan kasasi. Padahal sesuai pasal 263 ayat 1 KUHP, PK itu hak dari terpidana bukan wewenang jaksa," kata Sahrin.

Oleh karena itu, atas dasar hukum tersebut Kuasa Hukum mengajukan Peninjauan Kembali ke MA pada tahun Mei 2010 dan pada 10 Mei 2011 MA mengabulkan PK dari Nenek Saodah. "Dan sekali lagi, alhamdulillah perjuangan kami dalam mengusung kebenaran dalam kasus Nenek Saodah didengar dan dikabulkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia," katanya.

Atas putusan MK tersebut, Nenek Saodah dan tiga orang anak kandungnya Indra Zakti (37), Andri Yuza (35) dan Zelpi Alisanti (41) melakukan sujud syukur di Taman Akuarium Kampus Unisba

Sumber : Republika Kamis, 21 Juli 2011, 12:24 WIB

OKP dan Aktivis Islam Dukung Sahrin Hamid Menuju KNPI I

OKP dan Aktivis Islam Dukung Sahrin Hamid Menuju KNPI I

Satu Hati Membangun Negeri

 

 JAKARTA, RIMANEWS - Dukungan publik kepada Sahrin Hamid untuk maju sebagai calon kandidat ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) periode 2011-2014  terus mengalir. Sejumlah organisasi pemuda dan aktivis mendukung penuh pencalonan Sahrin.

Hamdani, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam mendukung pencalonan Sahrin untuk maju sebagai kandidat ketua umum DPP KNPI.

"Kanda Sahrin layak untuk memimpin KNPI kedepan" katanya di Jakarta, (14/10/2011).

Menurut Dani, jiwa dan kepemimpinan Sahrin sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya, Sarin adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang penuh dengan pengalaman.

"Sahrin bukan produk instan, Ia lahir dari organisasi terbesar di Indonesia. HMI telah mendidiknya sebagai pribadi yang memiliki integritas dan wawasan luas, jadi jangan pernah ragukan kemampuan Sahrin" ujar Dani.

Senada dengan Dani, Komandan Brigade Pusat Gerakan Pemuda Islam, Zainal Abidin juga mendukung Sahrin memimpin KNPI.

Menurutnya, Sahrin bakal mampu memberdayakan potensi pemuda untuk membuat negara ini menjadi lebih baik secara ekonomi, budaya dan daya saing terhadap bangsa lain.

"Pemuda bergerak untuk kebangkitan ekonomi desa merupakan gagasan Sahrin yang patut diapresiasi" kata Zaenal.

Pemuda, kata Zaenal perlu mendukung gagasan Sahrin tersebut karena gagasan ini mampu menggerakan setiap jiwa muda untuk berkontribusi demi perbaikan bangsa menuju masyarakata yang adil dan sejahtera.

Doni Arman Amir, aktivis Junior Chamber Internasional  (JCI) juga menyambut baik pencalonan Bung Sahrin. Menurutnya, Pemuda butuh figur seperti Obama yang berani melakukan perubahan.

"Sudah saatnya Bung Sahrin memimpin kaum muda Indonesia" kata Doni

Untuk diketahui, Sahrin Hamid, Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam adalah salah satu kandidat ketua Umum DPP KNPI.

Pria kelahiran 4 Desember 1974 ini juga merupakan salah satu fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk Indonesia Bagian Timur dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI periode 2004-2009

Pribadi yang merupakan aktivis 98 ini kini aktif sebagai Wakil Ketua Umum DPP KNPI mendampingi Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan  sekaligus pengacara dan pemilik kantor hukum Hamid & Hamid Law Firm.[dni]

Sumber : Rima News Sat, 15/10/2011 - 05:09 WIB

KONGRES KNPI Sahrin Hamid Kembalikan Formulir Petang Ini


KONGRES KNPI Yakin Menang, Sahrin Hamid Kembalikan Formulir Petang Ini

Minggu, 23 Oktober 2011 , 11:33:00 WIB



RMOL. Sehari menjelang pelaksanaan kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia digelar pada 24-28 Oktober di Jakarta, para kandidat mulai mengembalikan formulir calon ketua umum KNPI periode 2011-2014.

Sahrin Hamid misalnya. Mantan Ketua Umum Penggerak Amanat Nasional ini akan mengembalikan formulir serta menyerahkan rekomendasi dukungan dari organisasi kepemudaan sebagai salah satu persyaratan petang ini.

"Kita akan sampaikan persyaratan yang sudah kita lengkapi. Ini untuk memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh panitia," kata Sahrin kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Minggu, 23/10).

Meski sudah yakin semua persyaratan lengkap, Sahrin mengaku akan segera melengkapi bila memang panitia menyatakan sebaliknya. Dalam pengembalian formulir hari ini ke kantor KNPI Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sahrin akan didampingi organisasi-organisasi kepemudaan yang mendukungnya.

"Nanti pada saatnya kita akan tunjukkan," elak Sahrin saat ditanya OKP apa saja yang akan mendampinginya. 

Tapi yang jelas, salah satu OKP yang akan mendampingi mantan anggota Komisi III DPR ini adalah Gerakan Pemuda Islam. Karena formulir untuk Sahrin sebelumnya juga diambil oleh GPI.

Dan Sahrin yakin akan keluar sebagai pemenang pada kongres yang rencananya akan dijadikan sebagai kongres bersama antara dua kubu kepemimpinan KNPI selama ini. "Insya Allah, setiap pertarungan kita harus optimistis dan selalu yakin (akan menang). Yakin usaha sampai. Keyakinan itu kan harus dibarengi dengan usaha toh," katanya mantap. [zul]

Sumber : Rakyat Merdeka

Indonesia Kaya, Pemuda Tak Boleh Hidup Miskin

Indonesia Kaya, Pemuda Tak Boleh Hidup Miskin 

Thu, 20/10/2011 - 17:58 WIB

Bersama SH : Satu Hati Membangun Negeri


AKARTA, RIMANEWS - Mantan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, yang juga Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Sahrin Hamid mengatakan saat ini, 60,35 persen pemuda Indonesia menganggur. Begitu juga 31,2 juta orang miskin Indonesia mayoritas adalah pemuda. Tak hanya itu, mayoritas orang miskin Indonesia tinggal di desa dimana sebesar 19 juta di antaranya adalah pemuda.

"Ini tantangan riil, dimana Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam, terlalu naif kalau pemuda hidup miskin" katanya di acara diskusi publik dengan tema "Gerakan Pemuda dan Pelaksanaan Pasal 33 UUD 45" yang diselenggarakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jakarta Kamis (20/10/2011).

Menurut Sahrin, Pasal 33 UUD 1945 merupakan kekuatan Indonesia membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis pada desa. Pemuda sebagai ujung tombak harus mampu berkontribusi dalam memajukan ekonomi nasional.

"Banyak peluang dan potensi yang bisa dimanfaatkan pemuda, baik dikota maupun didesa" tegasnya.

Pemerintah, kata Sahrin telah menyediakan anggaran yang cukup bagi pemuda untuk menggerakkan ekonomi desa menuju Indonesia sejahtera.

"Ada 1 Triliun lebih yang disediakan pemerintah untuk menggerakan ekonomi desa, dan jumlah ini akan terus bertambah, ada dana CSR yang bisa dimanfaatkan pemuda, dan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan" kata Sahrin, yang bakal maju pada kongres KNPI pada 25-28 Oktober 2011 bulan ini.

Selain itu, hal lain yang juga harus dilakukan pemuda untuk memecahkan persoalan bangsa saat ini adalah mendorong pemerintah membangun industri di desa-desa yang berbasis potensi desa. Bila itu dilakukan, otomatis bahan baku hasil olahan masyarakat setempat dan tenaga kerja khususnya pemuda desa bisa diserap oleh industri tersebut.

"Ini akan berimplikasi terhadap terbukanya ruang usaha baru. Melalui ruang usaha baru inilah kita harapkan akan lahir wirausaha-wirausaha baru, dalam hal ini para pemuda," tandasnya.

KNPI, kata Sahrin, harus menjadi garda terdepan untuk menggerakkan pemuda dalam memajukan dan membangun sektor ekonomi desa. Karena itu, KNPI harus menyiapkan sumber daya manusia, memetakan persoalan dan potensi para pemuda di desa-desa.

"Pemuda bergerak, satu harapan, satu hati. Maju terus pemuda Indonesia, " demikian Sahrin.[ian]


Sumber : Rima News

DPR Ancam Potong Anggaran KPK

DPR Ancam Potong Anggaran KPK

SH : Satu Hati Membangun Negeri
Ancaman pengurangan anggaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI karena dianggap lambat dalam menangani kasus Century dinilai bukanlah hal yang negatif, tapi positif untuk meningkatkan kinerja institusi tersebut dalam menuntaskan kasus Korupsi tanpa tebang pilih.

Demikian dikatakan pengamat politik Indria Samego dan Direktur Pusat Studi Hukum dan Kajian Keuangan Negara Sahrin Hamid, secara terpisah kepada Pelita, di Jakarta, Minggu (14/3).

Itu hendaknya harus pandang positif agar KPK kinerjanya tidak tebang pilih, ujar Indria Samego menanggapi ancaman Komisi III DPR RI yang akan mengurangi anggaran KPK karena dinilai lambat menangani kasus Century.

Menurut Wakil Ketua KPK M Jasin dapat mempengaruhi target capaian atau kinerja yang telah ditetapkan juga akan berkurang. Berkurangnya pencapaian target itu akan berpengaruh pada harapan masyarakat akan upaya pemberantasan korupsi yang semestinya terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, Indria juga berharap institusi KPK hendaknya dibersihkan dari markus (makelar kasus) dalam rangka menseterilisasikan institusi tersebut dalam menangani kasus korupsi.

Kita khawatir jika markus ini tidak dibersihkan KPK nantinya menjadi lembaga yang tidak efektif dalam menangani kasus korupsi, katanya.

Di tempat terpisah, Sahrin Hamid mengatakan, wajar jika DPR mengeluarkan ancaman karena mereka menilai KPK lamban menangani kasus Century. Apalagi DPR mendapatkan amanat dari rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap KPK.

Ancaman itu merupakan mop politik agar KPK lebih serius menindaklanjuti rekomendasi DPR dan juga temuan BPK tentang kasus Century. Dengan demikian apa yang dikhawatirkan publik dan DPR terhadap kasus ini menjadi terang, jelasnya.

Karena itu, Sahri sependapat jika KPK harus melihat ancaman tersebut sebagai hal positif. Disamping itu, KPK juga harus membuktikan dengan menjawab ancaman DPR melalui kinerja pemberantasan korupsi yang memuaskan rakyat, bukan dengan memperlihatkan adanya perbedaan pandangan sikap dalam menindaklanjuti kasus century.

KPK harus menjawab dengan kemajuan-kemajuan dalam menindaklanjuti kasus Century, ujarnya.
Menanggapi adanya penurunan kinerja KPK jika anggaran isntitusi tersebut dikurangi, Sahrin mengatakan, selama ini KPK telah memperoleh anggaran yang cukup signifikan dalam menangani masalah korupsi.

Semestinya, kata Sahrin, anggaran yang besar tersebut harus diiringi dengan hasil yang besar pula, yakni penuntasan kasus korupsi kakap seperti kasus Century.

Untuk itu saya kira tepat jika saat ini KPK berkonsentrasi dan memprioritaskan penanganan kasus Century
Sebagai mantan anggota Komisi III DPR RI (bidang hukum), Sahrin mengakui jika kinerja KPK masih kurang memuaskan rakyat dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR dan BPK terkait kasus dugaan korupsi bailout Bank Century.

Hal itu ditandai dengan adanya pemandangan bahwa pimpinan di insititusi tersebut yang masih memiliki perbedaan pandangan (sikap) dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Dengan kewenangan yang diberikan begitu luar biasa, semestinya saat ini KPK sudah banyak kemajuan-kemajuan. Karena bukti-bukti sudah cukup banyak, katanya.

Seiring hal itu, Sahrin berharap KPK mengesampingkan pertimbangan politik dalam menangani kasus dugaan korupsi Bank Century.

Kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Karena kalau KPK menggunakan pertimbangan politik sebagai barometer menangani kasus Century, maka KPK akan terjebak di dalam politik karena telah menjadikan politik sebagai pertimbangan. Kami tegaskan bahwa kita tidak ingin institusi itu menjadi alat politik. Akan tetapi sebagai lembaga penegak hukum yang di cita-citakan dan berperan dalam memberantas korupsi disaat lembaga lain kurang mendapat kepercayaan publik, paparnya. (ay)

Sumber : Pelita

Dari Dewan Mahasiswa ke Dewan Rakyat

Dari Dewan Mahasiswa ke Dewan Rakyat

 

Sahrin Hamid lahir di Tobelo, Maluku Utara 4 Desember 1974. Semasa kuliah tahun 1994 aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Tahun 1995 Sahrin juga aktif dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Seperti mahasiswa lain saat itu, Sahrin juga terlibat gerakan melengserkan Soeharto. Berbagai demonstrasi dan forum-forum diskusi dijalaninya untuk mewujudkan mimpi demokrasi itu.

Sahrin kemudian terlibat organisasi Barisan Muda Partai Amanat Nasional dan menjadi anggota Partai Amanat Nasional tahun 1998. Aktivitas terakhir inilah yang mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepada Hervin Saputra reporter VHRmedia.com, Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menceritakan pengalamannya menggulingkan Soeharto dan berbagi pandangan soal perkembangan Indonesia selama 10 tahun reformasi.

Bagaimana aktivitas anda di gerakan mahasiswa dulu?


Saya dulu di Bandung. Itu tahun 1994. Saya sudah terlibat organisasi eksternal kampus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Tapi saya juga terlibat di badan-badan kemahasiswaan internal kampus, terutama legislatif. Baik itu badan perwakilan tingkat fakultas, maupun tingkat kampus. Saya Juga aktif dalam gerakan-gerakan di kampus.

Banyak yang kita buat, baik kelompok-kelompok studi dan kelompok gerakan yang mengkritisi kondisi saat itu. Pada 1995, 1996, 1997 mulai isu-isu yang berkaitan dengan Soeharto , dan kita masih di kampus.

Jadi teman-teman bergerak di masing-masing kampusnya menduduki lembaga-lembaga politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing provinsi. Kebetulan kita waktu itu di Bandung, dan teman-teman lain ada yang ke Jakarta. Waktu itu dalam rangka pencipataan kondisi di semua titik. Dan memang waktu itu, 1998 kan puncak semua gerakan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Di era kita, sebelum reformasi, memang isu-isu yang berkaitan dengan Soeharto yang diusung mahasiswa dan gerakan.

Itu pasti ada ancamannya, sehingga seseorang sangat takut untuk bicara soal Soeharto. Dulu itu orang bilang tembok saja bisa mendengar, jadi sulit waktu itu untuk mendorong isu-isu tolak Soeharto. Tapi pada 1998 yang merupakan puncak seluruh konsolidasi gerakan, terutama gerakan mahasiswa yang mengkonsolidasikan diri dari masing-masing kampus. Sampai tingkat kota, semua kampus terkonsolidasi dengan baik, ditambah lagi pada saat penembakan mahasiswa Trisakti. Di situlah gong pendudukan DPRD. Di Bandung, kita menduduki Gedung Sate.

Bagaimana suasananya?


Ya tentunya mencekam. Semua tenaga aparat kemananan turun di jalan-jalan. Ditambah lagi isu mengenai penangkapan langsung, peledakan bom. Tapi waktu itu di Bandung, hebatnya tidak sampai pada tingkat penembakan oleh tentara. Cuma ancaman-ancaman tentara berseliweran, gerakan-gerakan mahasiswa pasti menemui itu.

Itu momentum di mana semua mahasiswa dan rakyat ikut turun ke jalan mendesak turunnya Soeharto. Dan memang kondisi waktu itu cukup mencekam, terlebih pada pimpinan-pimpinan aktivis, terutama ketika dihadapkan dengan resiko-resiko ditembak di tempat atau diculik. Saya waktu itu terlibat ikut mengatur rencana aksi. Saya ikut HMI dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu.

Mana yang lebih mencekam, menjelang 1998 atau sebelumnya?


Tahun 1996-1997 itu semua yang dianggap berpotensi menumbangkan Soeharto dibabat habis. Intelijennya luar biasa banyak. Intel bukan hanya manusia, tapi tembok-tembok, kursi-kursi jadi intel (sambil tertawa).

Sehingga potensi gerakan sekecil apapun yang akan mengganggu Soeharto itu terdeteksi. Saat itu hukum juga tidak ada, kehilangan fungsi. Yang ada adalah kekuatan Soeharto dan segenap perangkat alat paksanya. Memang itu yang membungkam seluruh potensi kritis. Kalau media kan bisa dibredel.

Kalau kekuatan kampus memang harus kejar-kejaran, harus tangkap-tangkapan. Tapi meski seperti itu, teman-teman tidak berhenti berupaya mengorganisir gerakan, mengkonsolidasi gerakan untuk isu kejatuhan Soeharto. Ya wajar waktu itu ada yang diculik, terancam DO (drop out), dan segala macam resiko lainnya.

Anda sendiri pernah mengalami ancaman?


Saya ditangkap Polisi di Bandung 2 kali. Dipukuli popor senjata. Saya juga diculik tahun 1997. Waktu itu kalau tidak salah kampanye Pemilu. Waktu itu kita buat kawasan yang disebut "Kawasan Anti Golkar", karena kita anggap Golkar partainya Soeharto yang memang dibuat untuk melegitimasi nafsu-nafsu Soeharto.

Maka waktu itu bentuk perlawanan terhadap Soeharto juga diarahkan pada Golkar. Makanya kita bikin kawasan anti Golkar di Bandung. Di Jalan Taman Sari, Bandung, orang tidak boleh pakai pakaian kuning dan bendera Golkar. Kalau masuk kita suruh buka bajunya.

Sampai kita bikin kawasan anti militer, juga di Jalan Taman Sari tapi kadang di Gedung Sate. Kita tulisi "Ini kawasan sipil, militer di larang masuk." Mobil militer kita cegat. Itu kan bikin marak. Lalu datang tentara menembaki kita.

Malamnya kami ditangkap. Di kosan, saya diculik. Di bawa ke Polwiltabes Bandung. Di sana kita diinterogasi satu-satu, dipukulin pakai popor senjata, diancam mau ditembak mati, dan disuruh tulis pesan terakhir. Saya kira saya mati waktu itu, sebab Presidennya masih Soeharto.

Ya itu resiko. Kalau sekarang resikonya difitnah saja, dituduh dibayar. Kalau dulu emang resikonya mati atau dipenjara. Ada beberapa malam saya di Polwiltabes. Setelah itu keluar dan demo lagi.

Bagaimana perasaan Anda waktu Soeharto tumbang?


Waktu itu di Bandung kita bersyukur. Sudah bertahun-tahun kita desak Soeharto untuk segera lengser dan pada 21 Mei dia membacakan pidato turun. Kita sangat bersyukur. Karena salah satu pintu terlaksananya reformasi dengan cara menurunkan Soeharto.

Jadi kita melihat puncak gunung es. Artinya pucuknya sudah selesai, tinggal gunungnya ini yang sampai sekarang belum signifikan. Ya birokrat-birokratnya masih yang itu-itu juga. Konglomeratnya ya itu juga. Tentaranya produk Soeharto ya juga banyak. Apa lagi para politisinya. Inilah yang kita lihat bahwa reformasi masih terseok-seok karena belum sepenuhnya penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan reformis.

Ada perayaan saat itu?


Oh tidak. Kita berdoa aja. Ada yang sujud syukur, ada yang memanjatkan doa. Tidak ada pesta-pesta. Sekedar mensyukuri apa yang bisa dicapai. Karena target gerakan waktu itu Soeharto turun.

Bagaimana ceritanya saat ini Anda dapat terlibat di parlemen?


Setelah reformasi selesai, saya dan teman-teman mahasiswa terpecah beberapa fragmentasi. Yang pertama mengatakan kembali ke kampus sebagai gerakan moral dan tidak usah ikut-ikut partai. Orang-orang ini kembali kekampus membangun gerakan.

Kelompok kedua, proses pemilu ini harus berjalan jujur dan adil, bersih, fair. Nah kita bertanggung jawab menjamin jalannya pemilu. Banyak yang turun dalam forum atau media yang melakukan pengawasan pemilu.

Kekuatan yang ketiga mengatakan reformasi belum selesai. Karena yang jatuh baru Soeharto, belum struktur yang menopang kekuasaan Orde Baru. Untuk melanjutkan gerakan reformasi, tentunya partai-partai yang hadir dominan dalam parlemen yang nantinya menentukan kebijakan-kebijakan negara. Kekuatan ini memilih partai-partai reformis. Waktu itu deklarasi PAN saya ikut. Sampai pendirian PAN di Jawa Barat, saya sebagai Ketua Deklarasi Pendirian di Jawa Barat. Dari situlah saya mulai aktivitas politik saya yang bersentuhan langsung dengan partai politik dan akhirnya dengan lembaga parlemen.

Bagaimana dengan pandangan bahwa aktivis mahasiswa yang terlibat di parlemen adalah pengkhianat perjuangan?


Ya tergantung, di parlemen kan ada banyak orang. Tapi kekuatan reformis yang mengusung agenda-agenda reformasi, kecil di parlemen, tidak mayoritas. Sehinga apa-apa yang menjadi bagian dari tuntutan perubahan masih jauh. Menurut saya, teman-teman yangg punya komitmen memperbaiki kondisi bangsa ini, mari kita isi struktur partai politik sehingga mengisi ruang parlemen.

Dengan dominannya kekuatan-kekuatan progresif, kekuatan yang mendorong percepatan revolusi ini harus lebih dominan. Kalau demikian, menurut saya hal-hal yang mendasar yang melingkupi bangsa kita akan selesai.

Selama ini bagaimana Anda di parlemen?


Saya baru beberapa bulan di parlemen (Sahrin ditempatkan di FPAN melalui pergantian anggota antar waktu). Menurut saya sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah kecil. Ada beberapa kemajuan yang harus kita apresiasi. Taruhlah Soeharto turun, dan hal-hal yang berkaitan dengan agenda selanjutnya seperti otonomi daerah, amandemen UUD 1945, juga sudah. Tapi supremasi hukum, recovery ekonomi, ini masih menjadi problem kita. Recovery ekonomi untuk membangun masyarakat kan masih jauh.

Yang kedua, supremasi hukum kita tidak mendapat kepercayaan publik. Karena memang penegak-penegak hukum kita belum menunjukkan bahwa hukum itu ditegakkan. Maka saya melihat peran DPR dalam hal ini cukup siginifikan kalau kekuatan-kekuatan progresif itu bisa dominan. Dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada dewan, yaitu legislasi, fungsi anggaran negara untuk budget pro terhadap orang miskin, dan pengawasan. Menurut saya fungsi parlemen yang harus dimaksimalkan.

Apakah cita-cita reformasi dapat terwujud melalui konstelasi politik sekarang?


Sekarang menurut saya masih berat. Cuma kalau ke depan kan tidak mungkin begini terus, pasti ada perubahan berkaitan dengan komposisi di parlemen. Kita harapkan kekuatan muda yang ada saat ini, misalnya di parlemen kita membentuk forum komunikasi bagi teman-teman parlemen muda. Ini kalau terus dibangun dan memiliki agenda-agenda strategis, bisa menjadi harapan. Dengan demikian, harapan bahwa parlemen tidak lagi ikut-ikut soal-soal yang berkaitan dengan kasus yang selama ini dilihat publik seperti suap dan korupsi, bisa terwujud.

Apakah pernyataan Anda soal konstelasi politik di parlemen adalah bentuk ketidakpuasan selama 10 tahun reformasi?


Sepuluh tahun ada yang dibuahkan reformasi iya. Pemilihan presiden secara langsung, amandemen UUD 1945 sampai mengalami perubahan 300 persen, lahirnya berbagai macam partai politik dan otonomi di daerah, itu kan produk reformasi. Hanya saja saya melihat reformasi masih sangat mengecewakan, atau jauh panggang dari api. Pertama soal supremasi hukum dan ekonomi, atau membangun kesejahteraan rakyat.

Dan kita tahu sampai saat ini rakyat makin terpuruk. Yang kaya makin kaya yang melarat makin melarat. Apa lagi dengan kenaikan BBM, itu berpengaruh ke semuanya.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, bagaimana Anda melihat mahasiswa saat ini?


Menurt saya, mahasiswa harus mulai melihat atau menyamakan apa yang menjadi persoalan mendasar bangsa ini. Kalau tidak menemukan itu, maka kita akan bermain di permukaan tanpa tahu apa subtansinya. (*)

Sumber : Vr Media 

Antara Kemiskinan dan Kasus Korupsi

Antara Kemiskinan dan Kasus Korupsi


(Bandung, Sukaluyu) Isu kemiskinan, penegakan hukum, korupsi masih mendominasi isu nasional di kalangan elite politik yang duduk di kursi DPR. Hari ini terungkap dari wawancara tim liputan BeritaBeritaBandung.Com dengan Sahrin Hamid, SH Anggota Komisi III DPR RI di kediamannya kawasan Sukaluyu Bandung, selasa (27/01). Sahrin yang pada pemilu 2009 ini mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 diusung PAN (Partai Amanat Nasional) untuk Daerah Pemilihan Jabar I (Dapil Bandung-Cimahi).Berikut petikan wawancaranya.

"Saat ini Penyelamatan Aset sektor strategis haruslah menjadi PR yang harus segera terselesaikan" ungkap Sahrin mengawali pembicaraan."setumpuk penyelesaian masalah bangsa ini harus tanpa Intervensi Asing" tambah Pria kelahiran 1974 ini. "kita semua sudah tahu, campur tangan asing masih sangat kental ketara, laboratorium yang dikelola pangkalan Angkatan Laut milik Amerika Serikat, itu baru sebagian dan baru terungkap, banyak yang belum terungkap". Sahrin mengungkapkan lebih lanjut, Indonesia harus memegang teguh Trisakti, dimana kedaulatan Politik, ekonomi dan budaya menjadi bentengnya. Pendiri Rumah Aspirasi Warga (RAGA) dan ketua deklarasi PAN Jawa Barat ini menambahkan Sistem pemerintahan kita sudah begitu ‘telanjang' di mata asing, "Saya pernah punya cerita, suatu saat di Istana sedang berlangsung rapat kabinet, dalam beberapa detik rapat itu selesai, kedutaan asing sudah punya data lengkap mengenai hasil bahasan itu, itulah bagaimana riskannya pemerintahan kita". Tambahnya.

Sahrin juga menanggapi tentang tuduhan banyak pihak mengenai Amien Rais yang menjadi kepanjangan tangan Politik Asing, "tidak benar itu, justru Pak Amien itu sangat berjasa bagi bangsa ini, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah buah dari lahirnya Reformasi "mereka yang berkata itu haruslah berkaca, tanpa adanya amandemen UUD itu kehidupan berpolitik tidak akan seperti sekarang "tambah ayah dari 3 anak ini "adanya multi partai, pemilihan presiden dan gubernur secara langsung, terbukanya pintu demokrasi dan sangat mudahnya seseorang menjadi calon anggota legislatif, itu buah dari amandemen UUD 1945 juga " ungkap Sahrin " sekarang tidak ada batasan seseorang menjadi calon anggota legislatif (caleg.red) , dari anak pejabat sampai anak penjahat boleh menjadi caleg, asal dia memenuhi syarat, nah apakah kita mau hidup seperti di masa lalu ? ". (Ahmad Setiawan)

Sumber : Berita Bandung

Sahrin Hamid dalam Kongres KNPI

Sahrin Hamid dalam Kongres KNPI

KNPI : Sahrin Hamid
Jakarta (ANTARA News) - Berbeda dengan kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebelumnya, acara pembukaan Kongres XII KNPI pimpinan Ketua Umum Hasanuddin Yusuf yang dibuka di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu malam, tidak dihadiri dan dibuka oleh satupun perwakilan pemerintah.

Ketua Pelaksana Kongres XII KNPI di Jakarta Rachmat HS, hari Minggu, menyatakan kongres kali ini benar-benar dari pemuda untuk pemuda karena seluruh peserta yang hadir sekitar 500-an orang merupakan perwakilan dari KNPI tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan para peninjau.

"Para peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 27 DPD KNPI tingkat provinsi, 450 KNPI tingkat kota dan kabupaten, dan 73 OKP. Sesuai agenda, Senin, akan digelar pemilihan ketua umum DPP KNPI yang baru. Di sinilah akan berlangsung proses demokratisasi di kalangan pemuda Indonesia," ujar Rachmat.

Menariknya, saat kongres hari kedua Minggu (26/10), seluruh peserta Kongres XII KNPI menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf. Dan, pada Minggu tepat pukul 15.17 terjadi mati listrik hingga lima menit di arena kongres yang tengah membahas LPJ Ketua Umum KNPI Hasanuddin Yusuf.

Sementara, Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf yang akan lengser menyatakan pelaksanaan kongres kali ini merupakan amanat konstitusi yang terselenggara tepat pada waktunya. "Kenapa dipilih hari ini, padahal masa jabatan saya baru berakhir Desember nanti, tak lain karena kami ingin mengembalikan marwah, ruhnya pemuda di bulan Oktober. Sehingga Sumpah Pemuda kembali ke kitah," ujar Hasanuddin.

KNPI, lanjut Hasanuddin, merupakan sumber kader pemimpin ke depan. Karena KNPI tempat atau wadah berhimpun sejumlah OKP dan organisasi kepemudaan partai politik.

"Terkait kongres yang tengah berlangsung, saya berharap inti dari kongres ini, yakni pemilihan bisa berjalan dengan baik. Sehingga regenerasi dan kaderisasi yang diharapkan bisa terwujud," ujarnya.

Sejauh ini, kandidat yang namanya sudah beredar dan mayoritas pengurus KNPI masa kepengurusan Hasanuddin Yusuf di antaranya adalah Cupli Risman, Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua KNPI Bengkulu) kader muda yang sangat potensi memimpin KNPI ke depan, Nurhasanah, Ariza Patria, Doli Kurnia, Sahrin Hamid, dan Rivai Darus. Sementara, Rama Pratama yang sebelumnya masuk bursa kandidat, dari informasi yang beredar telah mengundurkan diri sebagai kandidat. (*)

Sumber : Antara News

Silatuhrahmi Aktivis 98

Silatuhrahmi Aktivis 98

Jakarta, Di hadapan para peserta kegiatan “Sarasehan dan Silaturahmi Aktivis ’98”, Rabu (27/8), Jimly Asshiddiqie mengingatkan kembali mengenai 6 (enam) Agenda Reformasi yang diusung oleh gerakan mahasiswa di tahun 1998. 

“Enam agenda reformasi yang dituntut oleh gerakan mahasiswa ’98, sekarang hampir semuanya sudah dilaksanakan. Hanya saja belum terlalu sempurna dan masih harus terus dikawal”, paparnya.

Idealisme yang terkadang luntur oleh kekuasaan dan sistem pergantian roda kepemimpinan antar generasi juga menjadi bahan penegasan sambutan Jimly kepada para aktivis mahasiswa yang telah terdaftar menjadi calon legislative (caleg) dari berbagai partai peserta pemilu, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Acara yang digagas oleh Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini memang terkesan sederhana. Namun demikian, jika melihat peserta yang hadir sudah pasti kesan tersebut akan langsung berubah. Sederet nama aktivis mahasiswa yang memotori gerakan reformasi turut hadir sebagai narasumber dan peserta aktif dalam acara tersebut.

Untuk menyebut beberapa di antaranya, seperti Rama Pratama, Kusfriardi, Sarbini, Masinton, Suryo AB, Sahrin Hamid, Hanif Dhakiri dan Budiman Sujatmiko seakan-akan menjadi ruh dalam diskusi yang bertajuk “Lepas Aktivis ’98 Menuju Pemilu 2009: Antara Idealisme dan Pragmatisme Politik”.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, Ray Rangkuti, para aktivis ’98 yang berkumpul ingin menegaskan komitmen lamanya di era reformasi untuk menuntaskan agenda reformasi. 

“Kawan-kawan ’98 yang akan menjadi caleg dalam Pemilu 2009 tentunya harus mempersiapkan visi dan misinya masing-masing dengan jelas, bukan sekedar membawa nilai popularitas semata. Ini adalah pertaruhan generasi”, ungkap Ray, Direktur LIMA, dengan nada yang berapi-api.

Siapapun yang terpilih menjadi anggota legislatif, lanjutnya, diwajibkan untuk tidak sekali-kali melakukan korupsi. “Jika sampai ada yang terlibat korupsi, maka kami-kami jualah yang akan mendesak kalian untuk turun dari Parlemen”, singkatnya.

Komitemen bersama aktivis ’98 terhadap Pemilu 2009 dan keterpilihannya sudah ditorehkan. Dapatkah mereka memberi warna baru pendewasaan politik di Indonesia? Masyarakat kini tinggal menunggu janji, komitmen dan kiprah mereka dari Senayan

Sumber : Jimmy

Revisi Pasal Penyadapan Memperlemah KPK

Revisi Pasal Penyadapan Memperlemah KPK

Logo : Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengusulkan merevisi UU KPK, termasuk pasal penyadapan. Tujuannya untuk memperkuat kewenangan lembaga tersebut. Namun rencana ini dikhawatirkan justru akan memperlemah KPK.

"Kalau dibuka (direvisi-red), bukan terjadi penguatan, melainkan menumpulkan kewenangan KPK," jelas anggota DPR dari Fraksi PAN, Sahrin Hamid, pada detikcom, Kamis (14/8/2008).

Sahrin mengaku, hingga saat ini sudah banyak pihak yang ingin pembahasan mengenai UU KPK dibuka. Jika rencana revisi ini terealisasi, ditakutkan bukan hanya pasal penyadapan saja yang berubah, melainkan pasal-pasal yang lain.

"Kalau dilemahkan ini akan membuat koruptor pesta pora," katanya.

Penyadapan yang dilakukan KPK, tambah Sahrin, masih mengikuti prosedur yang ada. Lagi pula, penyadapan selama ini justru berperan besar dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Bagi Sahrin, wacana mengenai revisi UU tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan.

"Biarkan KPK berjalan dulu," tegas Sahrin.

Sumber :
Detik,com

Sahrin Hamid Meragukan KAPOLRI

Sahrin Hamid Meragukan  KAPOLRI


Satu Hati : Sahrin Hamid

KOMPAS – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sahrin Hamid meragukan Bambang Hendarso Danuri sebagai calon Kapolri penganti Sutanto sebagaimana yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sahrin Hamid kepada pers di Bandung, Jabar, Minggu (14/9) mengatakan, ada tiga hal yang membuat dirinya ragu terhadap calon Kapolri yang diusulkan Presiden SBY itu.

Menurut dia, hal pertama yang meragukan itu, karena Bambang Hendarso Danuri tampaknya tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memegang jabatan sebagai orang nomor satu di organisasi Polri.

Kedua, prestasi Bambang Hendarso Danuri saat menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Sumut tidak membuat suasana di kawasan itu kondusif, melainkan malah maraknya aksi kriminalitas yang tidak terselaikan kasusnya.

Sedangkan hal ketiga, meski pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, namun dengan munculnya satu nama membuat DPR tidak bisa membandingkan atau tidak ada pilihan untuk melalukan proses pembandingan kompetensi, profesionalisme, rekam jekak, integritas satu calon dengan calon lainnya.

Dengan demikian, bagaimana bisa dikatakan Bambang Hendarso Danuri yang terbaik tanpa membandingkannya dengan yang lain. “Ini adalah persoalan, seharusnya ada beberapa calon sehingga kami dengan mudah bisa mencari pembanding untuk memperoleh calon terbaik,” katanya.

Padahal, menurut Sahrin, dilihat dari segi kepangkatan dan karir ada beberapa Komisaris Jenderal Polisi aktif yang memiliki jejak rekam dan prestasi yang mestinya dapat diusulkan untuk diuji lebih dalam lagi melalui fit and propert test guna mendapatkan Kapolri baru yang sesuai dengan harapan tuntutan reformasi kepolisian RI.

“Kalau Kapolrinya dijabat oleh orang yang biasa-biasa saja, kami khawatir tidak ada terjadi perubahan dalam reformasi ini,” tukasnya.


Sumber : Kompas 16 09 2008