Warga Malut Tuding KPU Biang Masalah
TERNATE-MALUT (bharatanews): Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) disoal, karena dinilai menyimpang berbagai masalah, baik dari kelengkapan anggota, sifat menutup diri, permintaan anggaran pilgub yang melangit, Integritas anggota, ketidak solitan diinternal KPU, semua masalah tersebut membuat masyarakat menjadi pesimis, apakah KPU mampu menyelenggarakan pemilihan gubernur (Pilgub) dan pimilihan legeslatif (Pileg).
Perasaan pesimisme itu setidaknya terungkap pada diskusi pablik yang diselenggarakan komunitas Djarot, dan menghadirkan tiga pembicara yakni ketua DPW partai PAN Malut Sahrin Hamid, ketua DPD partai Demokrat Malut M. Rahmi Husen, dan anggota KPU Kota Ternate Ismit Saopena, kegiatan tersebut dilaksanakan di café Djarot rabu (19/9) malam
Menurut Rahmi, setiap masalah yang dihadapi KPU, proses tanggungjawabnya secara pribadi, bukan kelembagaan, dia mencontohkan, kasus pilkada kabupaten Morotai yang membuat Aziz Kari saat ini terjerumus dipenjara, harusnya kata dia, itu tidak terjadi.
Rahmi juga menyinggung integritas anggota KPU, dia mengatakan, Integritas merupakan modal utama seorang anggota KPU, sebab integritas menjadi ukuran independent seorang KPU untuk meuaskan pablik.
"? KPU saat ini tidak interaktif, sehingga banyak masalah yang tidak terselesaikan, KPU terskesan tertutup, harusnya KPU membuka diri dan membangun sinerji dengan lembaga lain, sehingga ketika ada masalah, dating pula pertolongan, kalau model KPUnya seperti ini terus, maka penyelenggaraan momentum politik, baik pilgub maupun pileg kedepan, penyelesaiyanya sama dengan pilkada disembilan kabupaten kota di Malut, semuanya berahir di Mahkamah Konstitusi,"ungkap Rahmi.
berbeda dengan Sahrin, bukan hanya KPU yang disoroti, namun masyarakat, KPU, Partai politik dan pemerintah, semuanya yang bertanggung jawab dalam setiap momentum politik, dikatakan sahrin, partai jangan lagi menghalalkan segala cara dalam mendapatkan kursi, pemerintah jangan terlibat dalam urusan politi, cukup memberikan dukungan, KPU juga harus memutuskan sesuai aturan, begitu juga masyarakat, kata dia, harus menghormati setiap keputusan.
"Kalau empat variabel semuanya bekerja sesuai proseduar maka, dipastikan setiap momentum politik yang menduduki jabatan bukan orang yang punya KPU, tapi berdasarkan pilihan rakyat," ungkapnya.
sementara Ismit Saopena, dia menyarankan kepada KPU agar selalu terbuka dalam setiap masalah, dalam menjalankan setiap tahapan, KPU harus punya iktiar, dan setiap dokumen harus diteliti.
Dia juga menyarankan jika setiap momentum semua pihak punya iktiar baik partai dan masyarakat maupun pemerintah maka semua proses akan berjalan dengan lancer. Ismit sendiri sebelumnya tidak diundang sebagai pembicara, yang diundang adalah KPU Provinsi, namun karena KPU Provinsi tidak ada yang hadir maka dia didaulat untuk mewakili.
Sumber : Bharata News Jumat, 21 September 2012
Perasaan pesimisme itu setidaknya terungkap pada diskusi pablik yang diselenggarakan komunitas Djarot, dan menghadirkan tiga pembicara yakni ketua DPW partai PAN Malut Sahrin Hamid, ketua DPD partai Demokrat Malut M. Rahmi Husen, dan anggota KPU Kota Ternate Ismit Saopena, kegiatan tersebut dilaksanakan di café Djarot rabu (19/9) malam
Menurut Rahmi, setiap masalah yang dihadapi KPU, proses tanggungjawabnya secara pribadi, bukan kelembagaan, dia mencontohkan, kasus pilkada kabupaten Morotai yang membuat Aziz Kari saat ini terjerumus dipenjara, harusnya kata dia, itu tidak terjadi.
Rahmi juga menyinggung integritas anggota KPU, dia mengatakan, Integritas merupakan modal utama seorang anggota KPU, sebab integritas menjadi ukuran independent seorang KPU untuk meuaskan pablik.
"? KPU saat ini tidak interaktif, sehingga banyak masalah yang tidak terselesaikan, KPU terskesan tertutup, harusnya KPU membuka diri dan membangun sinerji dengan lembaga lain, sehingga ketika ada masalah, dating pula pertolongan, kalau model KPUnya seperti ini terus, maka penyelenggaraan momentum politik, baik pilgub maupun pileg kedepan, penyelesaiyanya sama dengan pilkada disembilan kabupaten kota di Malut, semuanya berahir di Mahkamah Konstitusi,"ungkap Rahmi.
berbeda dengan Sahrin, bukan hanya KPU yang disoroti, namun masyarakat, KPU, Partai politik dan pemerintah, semuanya yang bertanggung jawab dalam setiap momentum politik, dikatakan sahrin, partai jangan lagi menghalalkan segala cara dalam mendapatkan kursi, pemerintah jangan terlibat dalam urusan politi, cukup memberikan dukungan, KPU juga harus memutuskan sesuai aturan, begitu juga masyarakat, kata dia, harus menghormati setiap keputusan.
"Kalau empat variabel semuanya bekerja sesuai proseduar maka, dipastikan setiap momentum politik yang menduduki jabatan bukan orang yang punya KPU, tapi berdasarkan pilihan rakyat," ungkapnya.
sementara Ismit Saopena, dia menyarankan kepada KPU agar selalu terbuka dalam setiap masalah, dalam menjalankan setiap tahapan, KPU harus punya iktiar, dan setiap dokumen harus diteliti.
Dia juga menyarankan jika setiap momentum semua pihak punya iktiar baik partai dan masyarakat maupun pemerintah maka semua proses akan berjalan dengan lancer. Ismit sendiri sebelumnya tidak diundang sebagai pembicara, yang diundang adalah KPU Provinsi, namun karena KPU Provinsi tidak ada yang hadir maka dia didaulat untuk mewakili.
Sumber : Bharata News Jumat, 21 September 2012
0 komentar:
Posting Komentar