Kamis, 05 September 2013

Warga Malut Tuding KPU Biang Masalah

Warga Malut Tuding KPU Biang Masalah

 

TERNATE-MALUT (bharatanews): Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) disoal, karena dinilai menyimpang berbagai masalah, baik dari kelengkapan anggota, sifat menutup diri, permintaan anggaran pilgub yang melangit,  Integritas anggota, ketidak solitan diinternal KPU, semua masalah tersebut membuat masyarakat menjadi pesimis, apakah KPU mampu menyelenggarakan  pemilihan gubernur (Pilgub) dan pimilihan legeslatif (Pileg).

Perasaan pesimisme itu setidaknya terungkap pada diskusi pablik yang diselenggarakan komunitas Djarot, dan menghadirkan tiga pembicara yakni ketua DPW partai PAN Malut Sahrin Hamid, ketua DPD partai Demokrat Malut M. Rahmi Husen, dan anggota KPU Kota Ternate Ismit Saopena, kegiatan tersebut dilaksanakan di café Djarot rabu (19/9) malam

Menurut Rahmi, setiap masalah yang dihadapi KPU, proses tanggungjawabnya secara pribadi, bukan kelembagaan, dia mencontohkan, kasus pilkada kabupaten Morotai yang membuat Aziz Kari saat ini terjerumus dipenjara, harusnya kata dia, itu tidak terjadi.

Rahmi juga menyinggung integritas anggota KPU, dia mengatakan, Integritas merupakan modal utama seorang anggota KPU, sebab integritas menjadi ukuran independent seorang KPU untuk meuaskan pablik.

"? KPU saat ini tidak interaktif, sehingga banyak masalah yang tidak terselesaikan, KPU terskesan tertutup, harusnya KPU membuka diri dan membangun sinerji dengan lembaga lain, sehingga ketika ada masalah, dating pula pertolongan, kalau model KPUnya seperti ini terus, maka penyelenggaraan momentum politik, baik pilgub maupun pileg kedepan, penyelesaiyanya sama dengan pilkada disembilan kabupaten kota di Malut, semuanya berahir di Mahkamah Konstitusi,"ungkap Rahmi.

berbeda dengan Sahrin, bukan hanya KPU yang disoroti, namun masyarakat, KPU, Partai politik dan pemerintah, semuanya yang bertanggung jawab dalam setiap momentum politik, dikatakan sahrin, partai jangan lagi menghalalkan segala cara dalam mendapatkan kursi, pemerintah jangan terlibat dalam urusan politi, cukup memberikan dukungan, KPU juga harus memutuskan sesuai aturan, begitu juga masyarakat, kata dia, harus menghormati setiap keputusan.

"Kalau empat variabel semuanya bekerja sesuai proseduar maka, dipastikan setiap momentum politik yang menduduki jabatan bukan orang yang punya KPU, tapi berdasarkan pilihan rakyat," ungkapnya.

sementara Ismit Saopena, dia menyarankan kepada KPU agar selalu terbuka dalam setiap masalah, dalam menjalankan setiap tahapan, KPU harus punya iktiar, dan setiap dokumen harus diteliti.

Dia juga menyarankan jika setiap momentum semua pihak punya iktiar baik partai dan masyarakat maupun pemerintah maka semua proses akan berjalan dengan lancer. Ismit sendiri sebelumnya tidak diundang sebagai pembicara, yang diundang adalah KPU Provinsi, namun karena KPU Provinsi tidak ada yang hadir maka dia didaulat untuk mewakili.

Sumber : Bharata News Jumat, 21 September 2012

Halmahera Inginkan Provinsi Sendiri

Halmahera Inginkan Provinsi Sendiri



Masyarakat Halmahera ingin membentuk provinsi sendiri dengan nama Halmahera Raya, pisah dari Maluku Utara (Malut).

"Masyarakat Pulau Halmahera telah mengawali keinginan untuk memisahkan diri dengan Malut dengan mendeklarasikan pembentukan Provinsi Halmahera Raya di Tobelo, ibukota Kabupaten Halmahera Utara pada pekan lalu," kata salah seorang tokoh masyarakat Halmahera, Usman di Ternate, Jumat.

Masyarakat Pulau Halmahera ingin memisahkan diri dari Provinsi Malut, karena Pemprov Malut selama ini kurang memperhatikan pembangunan di wilayah Halmahera, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Infrastruktur jalan misalnya, menurut Usman, masih banyak ruas jalan di wilayah Halmahera berupa jalan tanah, sehingga sulit dilewati kendaraan saat musim hujan, bahkan masih ada pula ruas jalan yang sama sekali tak bisa dilewati kendaraan karena sejumlah sungai di ruas jalan itu belum dilengkapi jembatan.

Kondisi tersebut sangat menghambat kelancaran aktivitas masyarakat setempat, selain itu mengakibatkan pula harga komoditi pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi lebih murah karena tak bisa dijual langsung ke pengusaha pengumpul di kota.

Menurut Usman, Halmahera layak menjadi provinsi karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Di wilayah Halmahera dan sekitarnya saat ini ada tujuh kabupaten/kota, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi baru. Sejumlah kabupaten baru di wilayah itu juga saat ini sedang dalam proses pengusulan ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Malut, Saiful Ruray mengatakan aspirasi masyarakat Halmahera untuk membentuk Provinsi tersendiri terpisah dari Malut harus dihargai dan DPRD Malut tidak akan menghalanginya.

Namun, untuk membentuk provinsi baru tentu tidaklah mudah karena persyaratannya sekarang ini semakin banyak, apalagi pemerintah pusat untuk sementara menutup atau menghentikan pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Gubernur Malut Thaib Armaiyn sebelumnya mengatakan Pemprov Malut telah memprogramkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di wilayah Halmahera, namun dalam pelaksanaannya secara bertahap karena adanya keterbatasan dana.

Waktu Info : Jumat, 4 Februari 2011 18:04 WIB

Minggu, 18 Agustus 2013

Dream of Halmahera

DREAM OF HALMAHERA : Menata Kota-Kota di Propinsi Maluku Utara



1. Sofifi Kota Pemerintahan


Ibu kota pemerintahan di Sofifi menjadi Kota yang asri, jalan-jalan yang lebar ditutupi rimbun pohon hijau di sepanjang jalan, di sudut-sudut kota terdapat taman kota sebagai sarana olah raga, sekaligus sarana refreshing tanpa ada pengemis jalanan, kios-kios tertata rapi dalam satu ruang tersendiri yang tidak tercampur dengan areal taman, areal parkir yang luas. Dengan fasilitas hotspot gratis.

Perkantoran tertata rapi, aktif dan efisien, begitu pula sarana perizinan dan pengurusan surat-surat atau yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam satu wadah, sehingga tidak berbelit-belit. Semua urusan selesai dalam satu tempat dalam waktu yang singkat tanpa pungutan liar. Dengan pegawai yang ramah,santun dan murah senyum. Berpakaian tanpa pangkat-pangkat ala militer, malah bergaya professional selayaknya pelayanan perbankan. Tidak ada yang menanti dengan berdiri, semua antrian dalam duduk, dengan nomor yang telah diatur secara otomatis. Urusan pemerintahan mendapat apresiasi public dengan pelayanan tercepat, murah dan senang hati.

Begitu pula akses ke Ibu Kota pemerintahan di Propinsi. Dilalui dengan pemandangan yang indah dan nyaman. Sejak turun dari pesawat mendapatkan pelayanan angkutan dan sarana bandara yang nyaman, tidak crowded, dengan pemandangan yang indah. Dalam waktu dekat, selama masih menggunakan bandara Ternate, maka yang perlu dibenahi selain aspek lighting sistym di bandara, juga ruang tunggu dan ruang kedatangan. Tidak ada lagi,dakian anak tangga yang begitu banyak. Bepergian dan berdatangan disambut dengan belalai gajah yang menghantarkan sampai ke ruang transit, pengambilan bagasi dan ruang keluar. Dengan petunjuk yang terpampang jelas dalam bahasa internasional dan bahasa nasional, bila perlu dengan bahasa daerah pula.

Sampai dengan pada titik penyebarangan dengan kapal cepat atau speedboat yang menghubungkan pulau ternate dengan sofifi sebagai ibukota pemerintah propinsi. Pelabuhan ternate ditata sebagai tempat yang nyaman, tempat yang becek, parkiran yang sesak,ruang tunggu sebilah papan, tergantikan dengan jalan masuk dengan pintu gerbang berdiri kokoh, di dalamnya tertata areal parker yang luas, deretan ruang tunggu, café-café yang menemani penumpang menunggu, dengan areal terbuka yang luas menghadap laut, tersusun meja kursi tempat makan minum, di bawah payung lebar. Antrian speed atau kapal cepat dengan pilihan-pilihan yang sudah tetap lokasinya, sehingga menyesuaikan lokasi dan ruang tunggu.

Tentunya dengan harga tiket yang variatif namun tidak terlalu menganga. Begitu pula areal pelabuhan Sofifi, dengan tidak mengganggu pemukiman penduduk, terbangun sarana prasarana yang tertata rapih, sebagaimana di Ternate. Hal ini bisa dicontoh pelabuhan kapal cepat di Batam. Baik siang maupun malam, berfungsi dengan baik. Bahkan menjadi bagian dari pusat keramaian. Sehingga semua kedatangan atau bepergian berlangsung dengan nyaman.

Pada masa yang akan datang, bandara sudah harus berada di daratan Halmahera. Bandara Kuabang Kao menjadi alternatif untuk dikembangkan di daratan Halmahera, dengan skala nasional. Namun untuk penerbangan skala internasional sebagai pintu masuk dari luar negeri untuk kawasan pasifik, maka Bandara Morotai yang sudah memiliki 7 runway dapat dikembangkan dengan segala fasilitas dengan skala internasional. Sehingga penerbangan di seantero Halmahera (MalukuUtara) dapat dilakukan dengan pesawat feeder sebagai penyambung dari Morotai ke seluruh tempat tersebut. Morotai-Ternate,Morotai-Bacan dan seterusnya.

2. Morotai Kota Internasional

Dengan demikian, Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, dengan bandara berskala internasional akan melayani penerbangan, Morotai-Taipei Taiwan,Morotai-Jakarta, Morotai-Jepang dll, semua PP. dengan demikian, Morotai akan tumbuh hotel-hotel berskala internasional, padang golf, komplek perumahan berkelas internasional, Rumah Sakit berskala internasional, kampus-kampus dengan bahasa internasional. Sehingga Morotai menjadi etalase bagi Halmahera,dengan letak yang strategis di bibir pasifik. Menjadi pintu masuk ekonomi regional pasifik, sebagai pusat transaksi dan perbankan, sebagai kota bisnis,selayaknya Singapura di Barat. Maka, Morotai adalah Singapuranya kawasan timurIndonesia.

Sehingga setiap hari arus keluar masuk penumpang dan barang melaluiMorotai mencapai ratusan ribu bahkan jutaan penumpang, Morotai sudah dikelilingi oleh jaringan transportasi berbasis MRT, mass rapid transportation yang nyaman dan tersambung, berkelilingdan menuju satu tempat hanya dengan satu tiket dalam card yang otomatis. Di sana pula terdapat satu kawasan perikanan yang terintegrasi sehingga kapal-kapal besar bersandar di situ dengan berbagai macam bendera internasional. Kawasan ini disebut dengan Mega Minapolitan,sebagai pusat pengelolaan ikan yang berskala internasional. Pada kondisi tersebut, rakyat Morotai sudah berpendidikan tinggi yang terserap dalam industri-industri raksasa, bahkan sebagian dengan moda lahan menjadi kalangan pebisnis yang handal, dan dengan keahlian yang dimiliki menjadi bagian dari kalangan professional yang mengabdikan diri di semua bidang, baik itu perbankan, parisiwisata, akuntan, lawyer, tenaga medis dll.

3. Ternate, Tidore, Jailolo, Bacansebagai Kota Wisata.

Empat (4) kerajaan yang masih eksis hingga saat ini dengan keberadaan Sultan dan istananya, menjadi ikon bagi Halmahera (propinsi Maluku Utara), sehingga warisan budaya dan sejarah ditumbuhkan kembali, sebagaimana di Ternate dengan Legu Gam, dan jumatan dengan baju-baju bak jaman kerajaan dihidupkan kembali, sehingga menjadi unik dan hidup. Pada hari jumat kita dapat menyaksikan Kota Ternate selayaknya jaman para sultan di era kejayaannya jaman dulu, di mana para petinggi kesultanan bersama para sultan dan masyarakatnya berbondong-bondong menuju masjid dengan pakaian khas,berjubah panjang dengan penutup kepala yang khas. Hal ini akan menjadi destinasi wisata tersendiri. Sebagaimana Bali, tidak hanya karna keindahan ombak dan pasir putihnya yang menjadikan Bali dikenal dunia, tapi juga karna aspek adat dan budaya yang masih terjaga hingga kini yang menjadikannya sebagai tujuan wisata yang tak pernah sepi. Empat (4) kerajaan yang ada saat ini, juga menyimpan kekayaan adat istiadat yang begitu berlimpah, yang harus digali kembali dan dihidupkan sebagai bagian dari kekayaan adat istiadat dan khazanah budaya Moloku Kie Raha. Ditambah lagi dengan situs sejarah yang hingga kini masih ada, benteng-benteng yang menghadap laut. Peralatan-peralatan perang jaman portugis, jepang, belanda. Tentunya ini  semakin membuat daya tarik Moloku Kie Raha di mata dunia.

Jangan Lupa Like dan Follow Yah


Kamis, 15 Agustus 2013

JOJOBO GAGASAN : ikhtiar mengawal perubahan

JOJOBO GAGASAN : Small Step - Ikhtiar Mengawal Perubahan



Makna Kata Jojobo

Jojobo Gagasan, sengaja dijadikan sebagai “branch” dari helatan yang hendak digelar ini. Memakai kata Jojobo bukan tanpa maksud. Ini diambil dari serpihan tradisi yang terserak di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat Maluku Utara, masyarakat di kaki gunung Moloku Kie Raha, masyarakat yang memijak bumi dari gugusan Halmahera. Jojobo tidak asing di telinga masyarakat kita, terutama ibu-ibu, padahal sejatinya jojobo adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita sejak dahulu kala. Bisa dikatakan sejak ratusan tahun lalu, sejak mengenal tradisi rumah adat sebagai pusat kegiatan dan perkumpulan masyarakat. Perkembangan jaman menjadikan jojobo identik dengan arisan. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari, sering dikatakan bahwa jojobo itu arisan dan arisan itu jojobo.

Telah menjadi “bahasa pasar” atau melayu ternate, bahwa Jojobo sepadan dengan arisan. Oleh karnanya, ada baiknya melirik sejenak “arisan” dalam kamus bahasa Indonesia. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aris-an (n) adalah : Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya; ber-aris-an (v) bertemu (berkumpulan) secara berkala untuk arisan.

Nah, sekarang bagaimana dengan Jojobo ? menurut sebagian pendapat jojobo diambil dari kata bahasa ternate, yang bermakna: “mengumpulkan uang”. Sementara dalam tradisi masyarakat Tobelo Galela yang didapatkan dari penelusuran internet. Bahwa jojobo sudah dikenal sejak tradisi rumah adat yang difungsikan selain untuk kegiatan sosial politik. Juga dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dalam usaha bersama yang juga diistilahkan dengan jojobo. Hal ini, dapat dilihat dari fungsi-fungsi rumah adat yang ada dalam tradisi masyarakat kita. O Salu di Loloda, Sabanga di Galela, atau O Halu, di Tobelo. Yang kesemuanya bermakna serupa. Yakni Hibua, atau sibua, atau yang lebih dikenal sekarang dengan sabua. Sebuah bangunan tanpa dinding yang digunakan sebagai pusat pertemuan masyarakat dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, selain sebagai tempat menggelar acara-acara resmi atau penerimaan tamu. Juga difungsikan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, melaksanakan jojobo itu. Dan, saya kira di daerah-daerah di Maluku Utara, kurang lebih memiliki hal yang sama.

Dalam bahasa Tobelo, Jojobo dianggap berasal dari kata “Jobo” yang artinya, pergi. Jobo-jobo diartikan sebagai pergi atau perjalanan yang tak berhenti. Sehingga jobo-jobo, atau jojobo diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terus menerus dan tidak berhenti sampai dengan seluruh anggota yang melakukan jobo-jobo itu mendapatkan manfaatnya secara kesemuanya.

Dengan demikian, jojobo dan arisan sudah dianggap memiliki makna yang sama. Yang dapat disimpulkan sebagai Kegiatan berkumpul dari anggota tersebut, dan berkontribusi, yang pada akhirnya bahwa kontribusi tersebut harus didapatkan manfaatnya secara keseluruhan oleh semua anggota.

Makna GAGASAN

Kenapa gagasan? Gagasan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, karna gagasan lahir melalui proses dialektika alam pikir, alam pikir dibentuk oleh pengetahuan dan rasa terhadap realitas empiris maupun dunia ide. Maka gagasan adalah buah pikiran, sesuatu yang sudah berwujud, yang dapat dibayangkan.

Dalam konteks politik, gagasan memiliki tempat yang sangat strategis. Karna sejatinya gagasan menjadi faktor pembeda antara satu kekuatan politik dengan yang lainnya. Juga gagasan yang telah terformulasi menjadi kebijakan politik partai, kan menjadi arah (guidens) bagi partai menuju pencapaian paripurna dalam mewujudkan gagasan menjadi nyata adanya. Walaupun wajah politik Indonesia kini, lebih membawa publik pada penilaian perilaku politik para politisi yang abuse of power, korup, gila kuasa, feodal dan perilaku negatif lainnya, namun tentunya prilaku politik yang memuakkan rakyat tersebut tidak lepas dari apa yang dominan dan bersinggasana dalam kerajaan pikir manusia politik di republik ini. Walau hal ini tidak dapat digeneralisir. Namun, kesadaran public telah terbentuk, bahwa apa yang menjadi perilaku adalah cermin dari proses dan buah pikir.

Gagasan segar dan sehat yang lahir dari pemangku politik yang berperspektif kepentingan rakyat, lahir dari dinamika masyarakat, lahir dari keadaan sesungguhnya masyarakat, dengan cara pikir yang berpihak pada rakyat secara sungguh-sungguh. Maka, tentunya gagasan-gagasan tersebut akan mendapat tempat di akal dan di hati rakyat. Dengan kondisi ini, maka gagasan akan menjadi  perekat bagi masyarakat, karna terbangun hubungan emosional dan militansi terhadap perjuangan mewujudkan gagasan. Bukankah gerakan-gerakan besar yang manandai perubahan-perubahan besar dunia dan juga di Indonesia, dimulai oleh sebuah gagasan? Merdeka di tahun 1945, Orde Baru 1966, dan Reformasi 1998 adalah gagasan-gagasan yang mendapat tempat di hati dan di akal masyarakat, sehingga terbangun suatu hubungan yang menjiwa dalam perjuangan mewujudkan gagasan-gagasan tersebut.

IKHTIAR PAN UNTUK MENCERAHKAN dan BERTANGGUNGJAWAB

PAN adalah partai politik yang tidak bisa melepaskan diri dari peran, fungsi dan kewajiban sebagaimana sejatinya partai politik dengan kekuatan peran-peran strategisnya yang membawa masyarakat kepada sebuah kondisi yang lebih baik. Merujuk pada standar minimal fungsi partai adalah sebagai kekuatan yang merepresentasi masyarakat dalam mengelola kebijakan publik menjadi aturan-aturan yang mengikat dan memberi arah bagi kemajuan masyarakat. Maka, dalam berbagai teori tentang partai politik, bahwa partai politik diamanatkan untuk mengemban fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, rekruitmen dan distribusi kekuasaan atau posisi politik, juga yang tidak kalah penting adalah melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan politik masyarakat. Khususnya masyarakat yang diwakilinya. Konstituen.

Wajar, jika harus diakui bahwa fungsi dominan yang selama ini terlihat oleh rakyat bahwa yang ada dari partai politik adalah “only” rekruitmen dan distribusi kekuasaan politik. “bagi-bagi jatah kekuasan” karna inilah yang banyak menyita perhatian partai juga perhatian masyarakat pada umumnya. Sehingga secara singkat partai distigmakan menjadi “perkumpulan orang-orang yang haus kekuasaan dan serakah terhadap uang Negara”. Sebagai orang partai ini harus menjadi cermin sekaligus media refleksi dan evaluasi terhadap keberadaan partai dan peran-peran partai selama ini. Kenapa tidak, yang mewarnai dinamika publik dalam media massa kita di tivi, di Koran di internet, yang terlihat adalah perebutan kekuasaan antar partai, juga konflik perebutan pengaruh di internal partai. Sehingga partai menjadi sebuah kerajaan tersendiri, yang menerapkan bau feodalisme yang begitu kental. Sistem dan mekanisme partai yang sudah termaktub indah menjadi pedoman-pedoman yang harus dijalankan harus tergerus oleh kehendak ketua atau ketua umum. ide dan gagasan menjadi barang langka yang hanya menjadi otoritas yang merubah wujud menjadi “perintah ketua” bukan perintah konstitusi partai atau pedoman-pedoman partai. Sehingga partai yang mestinya sebagai ladang tumbuh suburnya benih demokrasi yang menjadi antitesa dari feodalisme, malah yang terjadi adalah justru menjadi kerajaan-kerajaan baru bagi raja-raja baru. sehingga, yang muncul sebagai gambaran partai adalah pecat-memecat tanpa alasan, penggulingan ketua, PAW bagi yang berbeda pikir, transaksi uang dalam momentum konstetasi politik, membeli kursi kekuasaan pada Panitia Pemilu, lebih doyan dan dominan bicara soal orang dan urusan pribadi dibanding ide, gagasan dan urusan umum. Parahnya lagi, jika sampai pada tingkat anti terhadap wacana-wacana produktif yang melahirkan gagasan-gagasan baru. Ini harus diakhiri !.

PAN sebagai partai politik yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat yang signifikan dari masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara, berupaya meng-ikhtiari untuk memantapkan peran-peran strategis partai sebagai pendengar, penjemput, dan pejuang kepentingan masyarakat. Sehingga ruang-ruang publik yang selama ini lowong dari “soma politik” dalam menjaring kepentingan masyarakat yang terepresentasi pada tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan masyarakat akar rumput, harus tereksplorasi, terbundeling dan menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh partai.  Khususnya PAN.

Dengan demikian, sebagai partai tidak hanya berhenti pada rumah gagasan yang menyemai ide-ide besar, tapi harus termanifestasikan menjadi gerak juang dalam komunikasi dan tindakan membuat nyata gagasan yang lahir dari simpul-simpul masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Karna masalah selalu ada dan terus ada, maka gagas harus memproduksi gagasan yang berdimensi moralitas dan berpihak pada rakyat, yang terformulasikan menjadi program, anggaran dan tindakan para legislator dan eksekutif .

PAN DAN JOJOBO GAGASAN

Kurang lebih, inilah yang menjadi latar. Kenapa JOJOBO GAGASAN ini menjadi penting bagi PAN dan bagi rakyat Maluku Utara.

Sehingga JOJOBO GAGASAN menjadi asa bagi PAN, untuk menjaring, mempergilirkan, mengumpulkan kontribusi gagasan atau buah pikir yang lahir dari kondisi masyarakat untuk diangkat menjadi agenda yang harus menjadi bagian dari agenda partai untuk mewujudkannya menjadi nyata dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Sebagaimana makna “jobo-jobo” sebuah perjalanan terus menerus tanpa akhir. PAN adalah musafir bagi kehendak kepentingan rakyat, yang terus bergerak tanpa henti, seiring perkembangan dan perubahan masyarakat yang juga terus bergerak. Tak berhenti. Sebagaimana perubahan itu sendiri. Inilah keabadian perubahan. Bahwa perubahan selalu abadi. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri.

Dan PAN juga kan terus-menerus, tak henti, bergerak, ber-ikhtiar menjadi Partai yang mencerahkan dan bertanggungjawab !

Selamat ber-JOJOBO GAGASAN…

“Marimoi Ngone Futuru”

Ternate, 25 maret 2012

KNPI Penyempurnaan Siap Hadapi Gugatan Kubu Taufan Rotorasiko

KNPI Penyempurnaan Siap Hadapi Gugatan Kubu Taufan Rotorasiko

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil kongres penyempurnaan siap menghadapi gugatan yang bakal dilayangkan kubu Taufan EN Rotorasiko.

"Silakan melakukan gugatan hukum, dan kita sebagai pemuda harus mengedepankan hukum karena negara kita negara hukum," jawab Viktor Yuan, Sekjen KNPI hasil kongres penyempurnaan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 3/4).

Sekedar informasi, Taufan terpilih sebagai Ketua KNPI dalam kongres KNPI ke XIII di Hotel Sahid Jakarta Oktober tahun lalu, sementara kongres penyempurnaan yang digelar di Hotel Blue Sky, Raden Saleh, Jakarta, Jumat pekan lalu, memilih Akbar Zulfakar sebagai Ketua Umum.

Sebaliknya, dikatakan Viktor, pihaknya menyesalkan atas penyerangan yang dilakuka oleh oknum-oknum pemuda saat kongres penyempurnaan digelar. Mestinya, kata dia, sebagai pemuda harus mengedepankan upaya hukum daripada adu fisik.

"Kalau ada pihak yang keberatan silakan lewat jalur hukum," tegasnya.

Tak mau berlarut-larut berada dalam pergunjingan, terang Viktor, pihaknya akan segera mengadakan Rapat Kerja Daerah di provinsi-provinsi. Diagendakan betul, bagaimana mempertegas komitmen pemuda terhadap kepentingan rakyat.

"Keputusan paripurna DPR kita akan kawal, sejauhmana komitmennya kepada kepentingan rakyat pada umumnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepentingan mulai dari masyarakat bawah. Ketahanan pangan, keamanan, perbatasan, daerah tertinggal, kemiskinan, konflik dan lain-lain hal sampai pada kaderisasi kepemimpinan nasional khususnya kepemimpinan pemuda Indonesia," demikian Viktor

sumber : Rmol