Warga Malut Tuding KPU Biang Masalah

Warga Malut Tuding KPU Biang Masalah

 

TERNATE-MALUT (bharatanews): Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) disoal, karena dinilai menyimpang berbagai masalah, baik dari kelengkapan anggota, sifat menutup diri, permintaan anggaran pilgub yang melangit,  Integritas anggota, ketidak solitan diinternal KPU, semua masalah tersebut membuat masyarakat menjadi pesimis, apakah KPU mampu menyelenggarakan  pemilihan gubernur (Pilgub) dan pimilihan legeslatif (Pileg).

Perasaan pesimisme itu setidaknya terungkap pada diskusi pablik yang diselenggarakan komunitas Djarot, dan menghadirkan tiga pembicara yakni ketua DPW partai PAN Malut Sahrin Hamid, ketua DPD partai Demokrat Malut M. Rahmi Husen, dan anggota KPU Kota Ternate Ismit Saopena, kegiatan tersebut dilaksanakan di café Djarot rabu (19/9) malam

Menurut Rahmi, setiap masalah yang dihadapi KPU, proses tanggungjawabnya secara pribadi, bukan kelembagaan, dia mencontohkan, kasus pilkada kabupaten Morotai yang membuat Aziz Kari saat ini terjerumus dipenjara, harusnya kata dia, itu tidak terjadi.

Rahmi juga menyinggung integritas anggota KPU, dia mengatakan, Integritas merupakan modal utama seorang anggota KPU, sebab integritas menjadi ukuran independent seorang KPU untuk meuaskan pablik.

"? KPU saat ini tidak interaktif, sehingga banyak masalah yang tidak terselesaikan, KPU terskesan tertutup, harusnya KPU membuka diri dan membangun sinerji dengan lembaga lain, sehingga ketika ada masalah, dating pula pertolongan, kalau model KPUnya seperti ini terus, maka penyelenggaraan momentum politik, baik pilgub maupun pileg kedepan, penyelesaiyanya sama dengan pilkada disembilan kabupaten kota di Malut, semuanya berahir di Mahkamah Konstitusi,"ungkap Rahmi.

berbeda dengan Sahrin, bukan hanya KPU yang disoroti, namun masyarakat, KPU, Partai politik dan pemerintah, semuanya yang bertanggung jawab dalam setiap momentum politik, dikatakan sahrin, partai jangan lagi menghalalkan segala cara dalam mendapatkan kursi, pemerintah jangan terlibat dalam urusan politi, cukup memberikan dukungan, KPU juga harus memutuskan sesuai aturan, begitu juga masyarakat, kata dia, harus menghormati setiap keputusan.

"Kalau empat variabel semuanya bekerja sesuai proseduar maka, dipastikan setiap momentum politik yang menduduki jabatan bukan orang yang punya KPU, tapi berdasarkan pilihan rakyat," ungkapnya.

sementara Ismit Saopena, dia menyarankan kepada KPU agar selalu terbuka dalam setiap masalah, dalam menjalankan setiap tahapan, KPU harus punya iktiar, dan setiap dokumen harus diteliti.

Dia juga menyarankan jika setiap momentum semua pihak punya iktiar baik partai dan masyarakat maupun pemerintah maka semua proses akan berjalan dengan lancer. Ismit sendiri sebelumnya tidak diundang sebagai pembicara, yang diundang adalah KPU Provinsi, namun karena KPU Provinsi tidak ada yang hadir maka dia didaulat untuk mewakili.

Sumber : Bharata News Jumat, 21 September 2012

Read More

Halmahera Inginkan Provinsi Sendiri

Halmahera Inginkan Provinsi Sendiri

Masyarakat Halmahera ingin membentuk provinsi sendiri dengan nama Halmahera Raya, pisah dari Maluku Utara (Malut).

"Masyarakat Pulau Halmahera telah mengawali keinginan untuk memisahkan diri dengan Malut dengan mendeklarasikan pembentukan Provinsi Halmahera Raya di Tobelo, ibukota Kabupaten Halmahera Utara pada pekan lalu," kata salah seorang tokoh masyarakat Halmahera, Usman di Ternate, Jumat.

Masyarakat Pulau Halmahera ingin memisahkan diri dari Provinsi Malut, karena Pemprov Malut selama ini kurang memperhatikan pembangunan di wilayah Halmahera, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Infrastruktur jalan misalnya, menurut Usman, masih banyak ruas jalan di wilayah Halmahera berupa jalan tanah, sehingga sulit dilewati kendaraan saat musim hujan, bahkan masih ada pula ruas jalan yang sama sekali tak bisa dilewati kendaraan karena sejumlah sungai di ruas jalan itu belum dilengkapi jembatan.

Kondisi tersebut sangat menghambat kelancaran aktivitas masyarakat setempat, selain itu mengakibatkan pula harga komoditi pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi lebih murah karena tak bisa dijual langsung ke pengusaha pengumpul di kota.

Menurut Usman, Halmahera layak menjadi provinsi karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Di wilayah Halmahera dan sekitarnya saat ini ada tujuh kabupaten/kota, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi baru. Sejumlah kabupaten baru di wilayah itu juga saat ini sedang dalam proses pengusulan ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Malut, Saiful Ruray mengatakan aspirasi masyarakat Halmahera untuk membentuk Provinsi tersendiri terpisah dari Malut harus dihargai dan DPRD Malut tidak akan menghalanginya.

Namun, untuk membentuk provinsi baru tentu tidaklah mudah karena persyaratannya sekarang ini semakin banyak, apalagi pemerintah pusat untuk sementara menutup atau menghentikan pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Gubernur Malut Thaib Armaiyn sebelumnya mengatakan Pemprov Malut telah memprogramkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di wilayah Halmahera, namun dalam pelaksanaannya secara bertahap karena adanya keterbatasan dana.

Waktu Info : Jumat, 4 Februari 2011 18:04 WIB

Read More

Dream of Halmahera

DREAM OF HALMAHERA : Menata Kota-Kota di Propinsi Maluku Utara

1. Sofifi Kota Pemerintahan

Ibu kota pemerintahan di Sofifi menjadi Kota yang asri, jalan-jalan yang lebar ditutupi rimbun pohon hijau di sepanjang jalan, di sudut-sudut kota terdapat taman kota sebagai sarana olah raga, sekaligus sarana refreshing tanpa ada pengemis jalanan, kios-kios tertata rapi dalam satu ruang tersendiri yang tidak tercampur dengan areal taman, areal parkir yang luas. Dengan fasilitas hotspot gratis.

Perkantoran tertata rapi, aktif dan efisien, begitu pula sarana perizinan dan pengurusan surat-surat atau yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam satu wadah, sehingga tidak berbelit-belit. Semua urusan selesai dalam satu tempat dalam waktu yang singkat tanpa pungutan liar. Dengan pegawai yang ramah,santun dan murah senyum. Berpakaian tanpa pangkat-pangkat ala militer, malah bergaya professional selayaknya pelayanan perbankan. Tidak ada yang menanti dengan berdiri, semua antrian dalam duduk, dengan nomor yang telah diatur secara otomatis. Urusan pemerintahan mendapat apresiasi public dengan pelayanan tercepat, murah dan senang hati.

Begitu pula akses ke Ibu Kota pemerintahan di Propinsi. Dilalui dengan pemandangan yang indah dan nyaman. Sejak turun dari pesawat mendapatkan pelayanan angkutan dan sarana bandara yang nyaman, tidak crowded, dengan pemandangan yang indah. Dalam waktu dekat, selama masih menggunakan bandara Ternate, maka yang perlu dibenahi selain aspek lighting sistym di bandara, juga ruang tunggu dan ruang kedatangan. Tidak ada lagi,dakian anak tangga yang begitu banyak. Bepergian dan berdatangan disambut dengan belalai gajah yang menghantarkan sampai ke ruang transit, pengambilan bagasi dan ruang keluar. Dengan petunjuk yang terpampang jelas dalam bahasa internasional dan bahasa nasional, bila perlu dengan bahasa daerah pula.

Sampai dengan pada titik penyebarangan dengan kapal cepat atau speedboat yang menghubungkan pulau ternate dengan sofifi sebagai ibukota pemerintah propinsi. Pelabuhan ternate ditata sebagai tempat yang nyaman, tempat yang becek, parkiran yang sesak,ruang tunggu sebilah papan, tergantikan dengan jalan masuk dengan pintu gerbang berdiri kokoh, di dalamnya tertata areal parker yang luas, deretan ruang tunggu, café-café yang menemani penumpang menunggu, dengan areal terbuka yang luas menghadap laut, tersusun meja kursi tempat makan minum, di bawah payung lebar. Antrian speed atau kapal cepat dengan pilihan-pilihan yang sudah tetap lokasinya, sehingga menyesuaikan lokasi dan ruang tunggu.

Tentunya dengan harga tiket yang variatif namun tidak terlalu menganga. Begitu pula areal pelabuhan Sofifi, dengan tidak mengganggu pemukiman penduduk, terbangun sarana prasarana yang tertata rapih, sebagaimana di Ternate. Hal ini bisa dicontoh pelabuhan kapal cepat di Batam. Baik siang maupun malam, berfungsi dengan baik. Bahkan menjadi bagian dari pusat keramaian. Sehingga semua kedatangan atau bepergian berlangsung dengan nyaman.

Pada masa yang akan datang, bandara sudah harus berada di daratan Halmahera. Bandara Kuabang Kao menjadi alternatif untuk dikembangkan di daratan Halmahera, dengan skala nasional. Namun untuk penerbangan skala internasional sebagai pintu masuk dari luar negeri untuk kawasan pasifik, maka Bandara Morotai yang sudah memiliki 7 runway dapat dikembangkan dengan segala fasilitas dengan skala internasional. Sehingga penerbangan di seantero Halmahera (MalukuUtara) dapat dilakukan dengan pesawat feeder sebagai penyambung dari Morotai ke seluruh tempat tersebut. Morotai-Ternate,Morotai-Bacan dan seterusnya.

2. Morotai Kota Internasional

Dengan demikian, Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, dengan bandara berskala internasional akan melayani penerbangan, Morotai-Taipei Taiwan,Morotai-Jakarta, Morotai-Jepang dll, semua PP. dengan demikian, Morotai akan tumbuh hotel-hotel berskala internasional, padang golf, komplek perumahan berkelas internasional, Rumah Sakit berskala internasional, kampus-kampus dengan bahasa internasional. Sehingga Morotai menjadi etalase bagi Halmahera,dengan letak yang strategis di bibir pasifik. Menjadi pintu masuk ekonomi regional pasifik, sebagai pusat transaksi dan perbankan, sebagai kota bisnis,selayaknya Singapura di Barat. Maka, Morotai adalah Singapuranya kawasan timurIndonesia.

Sehingga setiap hari arus keluar masuk penumpang dan barang melaluiMorotai mencapai ratusan ribu bahkan jutaan penumpang, Morotai sudah dikelilingi oleh jaringan transportasi berbasis MRT, mass rapid transportation yang nyaman dan tersambung, berkelilingdan menuju satu tempat hanya dengan satu tiket dalam card yang otomatis. Di sana pula terdapat satu kawasan perikanan yang terintegrasi sehingga kapal-kapal besar bersandar di situ dengan berbagai macam bendera internasional. Kawasan ini disebut dengan Mega Minapolitan,sebagai pusat pengelolaan ikan yang berskala internasional. Pada kondisi tersebut, rakyat Morotai sudah berpendidikan tinggi yang terserap dalam industri-industri raksasa, bahkan sebagian dengan moda lahan menjadi kalangan pebisnis yang handal, dan dengan keahlian yang dimiliki menjadi bagian dari kalangan professional yang mengabdikan diri di semua bidang, baik itu perbankan, parisiwisata, akuntan, lawyer, tenaga medis dll.

3. Ternate, Tidore, Jailolo, Bacansebagai Kota Wisata.

Empat (4) kerajaan yang masih eksis hingga saat ini dengan keberadaan Sultan dan istananya, menjadi ikon bagi Halmahera (propinsi Maluku Utara), sehingga warisan budaya dan sejarah ditumbuhkan kembali, sebagaimana di Ternate dengan Legu Gam, dan jumatan dengan baju-baju bak jaman kerajaan dihidupkan kembali, sehingga menjadi unik dan hidup. Pada hari jumat kita dapat menyaksikan Kota Ternate selayaknya jaman para sultan di era kejayaannya jaman dulu, di mana para petinggi kesultanan bersama para sultan dan masyarakatnya berbondong-bondong menuju masjid dengan pakaian khas,berjubah panjang dengan penutup kepala yang khas. Hal ini akan menjadi destinasi wisata tersendiri. Sebagaimana Bali, tidak hanya karna keindahan ombak dan pasir putihnya yang menjadikan Bali dikenal dunia, tapi juga karna aspek adat dan budaya yang masih terjaga hingga kini yang menjadikannya sebagai tujuan wisata yang tak pernah sepi. Empat (4) kerajaan yang ada saat ini, juga menyimpan kekayaan adat istiadat yang begitu berlimpah, yang harus digali kembali dan dihidupkan sebagai bagian dari kekayaan adat istiadat dan khazanah budaya Moloku Kie Raha. Ditambah lagi dengan situs sejarah yang hingga kini masih ada, benteng-benteng yang menghadap laut. Peralatan-peralatan perang jaman portugis, jepang, belanda. Tentunya ini  semakin membuat daya tarik Moloku Kie Raha di mata dunia.

Jangan Lupa Like dan Follow Yah

Read More

JOJOBO GAGASAN : ikhtiar mengawal perubahan

JOJOBO GAGASAN : Small Step - Ikhtiar Mengawal Perubahan

Oleh : Sahrin Hamid 

Makna Kata Jojobo

Jojobo Gagasan, sengaja dijadikan sebagai “branch” dari helatan yang hendak digelar ini. Memakai kata Jojobo bukan tanpa maksud. Ini diambil dari serpihan tradisi yang terserak di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat Maluku Utara, masyarakat di kaki gunung Moloku Kie Raha, masyarakat yang memijak bumi dari gugusan Halmahera. Jojobo tidak asing di telinga masyarakat kita, terutama ibu-ibu, padahal sejatinya jojobo adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita sejak dahulu kala. Bisa dikatakan sejak ratusan tahun lalu, sejak mengenal tradisi rumah adat sebagai pusat kegiatan dan perkumpulan masyarakat. Perkembangan jaman menjadikan jojobo identik dengan arisan. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari, sering dikatakan bahwa jojobo itu arisan dan arisan itu jojobo.

Telah menjadi “bahasa pasar” atau melayu ternate, bahwa Jojobo sepadan dengan arisan. Oleh karnanya, ada baiknya melirik sejenak “arisan” dalam kamus bahasa Indonesia. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aris-an (n) adalah : Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya; ber-aris-an (v) bertemu (berkumpulan) secara berkala untuk arisan.

Nah, sekarang bagaimana dengan Jojobo ? menurut sebagian pendapat jojobo diambil dari kata bahasa ternate, yang bermakna: “mengumpulkan uang”. Sementara dalam tradisi masyarakat Tobelo Galela yang didapatkan dari penelusuran internet. Bahwa jojobo sudah dikenal sejak tradisi rumah adat yang difungsikan selain untuk kegiatan sosial politik. Juga dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dalam usaha bersama yang juga diistilahkan dengan jojobo. Hal ini, dapat dilihat dari fungsi-fungsi rumah adat yang ada dalam tradisi masyarakat kita. O Salu di Loloda, Sabanga di Galela, atau O Halu, di Tobelo. Yang kesemuanya bermakna serupa. Yakni Hibua, atau sibua, atau yang lebih dikenal sekarang dengan sabua. Sebuah bangunan tanpa dinding yang digunakan sebagai pusat pertemuan masyarakat dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, selain sebagai tempat menggelar acara-acara resmi atau penerimaan tamu. Juga difungsikan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, melaksanakan jojobo itu. Dan, saya kira di daerah-daerah di Maluku Utara, kurang lebih memiliki hal yang sama.

Dalam bahasa Tobelo, Jojobo dianggap berasal dari kata “Jobo” yang artinya, pergi. Jobo-jobo diartikan sebagai pergi atau perjalanan yang tak berhenti. Sehingga jobo-jobo, atau jojobo diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terus menerus dan tidak berhenti sampai dengan seluruh anggota yang melakukan jobo-jobo itu mendapatkan manfaatnya secara kesemuanya.

Dengan demikian, jojobo dan arisan sudah dianggap memiliki makna yang sama. Yang dapat disimpulkan sebagai Kegiatan berkumpul dari anggota tersebut, dan berkontribusi, yang pada akhirnya bahwa kontribusi tersebut harus didapatkan manfaatnya secara keseluruhan oleh semua anggota.

Makna GAGASAN

Kenapa gagasan? Gagasan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, karna gagasan lahir melalui proses dialektika alam pikir, alam pikir dibentuk oleh pengetahuan dan rasa terhadap realitas empiris maupun dunia ide. Maka gagasan adalah buah pikiran, sesuatu yang sudah berwujud, yang dapat dibayangkan.

Dalam konteks politik, gagasan memiliki tempat yang sangat strategis. Karna sejatinya gagasan menjadi faktor pembeda antara satu kekuatan politik dengan yang lainnya. Juga gagasan yang telah terformulasi menjadi kebijakan politik partai, kan menjadi arah (guidens) bagi partai menuju pencapaian paripurna dalam mewujudkan gagasan menjadi nyata adanya. Walaupun wajah politik Indonesia kini, lebih membawa publik pada penilaian perilaku politik para politisi yang abuse of power, korup, gila kuasa, feodal dan perilaku negatif lainnya, namun tentunya prilaku politik yang memuakkan rakyat tersebut tidak lepas dari apa yang dominan dan bersinggasana dalam kerajaan pikir manusia politik di republik ini. Walau hal ini tidak dapat digeneralisir. Namun, kesadaran public telah terbentuk, bahwa apa yang menjadi perilaku adalah cermin dari proses dan buah pikir.

Gagasan segar dan sehat yang lahir dari pemangku politik yang berperspektif kepentingan rakyat, lahir dari dinamika masyarakat, lahir dari keadaan sesungguhnya masyarakat, dengan cara pikir yang berpihak pada rakyat secara sungguh-sungguh. Maka, tentunya gagasan-gagasan tersebut akan mendapat tempat di akal dan di hati rakyat. Dengan kondisi ini, maka gagasan akan menjadi  perekat bagi masyarakat, karna terbangun hubungan emosional dan militansi terhadap perjuangan mewujudkan gagasan. Bukankah gerakan-gerakan besar yang manandai perubahan-perubahan besar dunia dan juga di Indonesia, dimulai oleh sebuah gagasan? Merdeka di tahun 1945, Orde Baru 1966, dan Reformasi 1998 adalah gagasan-gagasan yang mendapat tempat di hati dan di akal masyarakat, sehingga terbangun suatu hubungan yang menjiwa dalam perjuangan mewujudkan gagasan-gagasan tersebut.

IKHTIAR PAN UNTUK MENCERAHKAN dan BERTANGGUNGJAWAB

PAN adalah partai politik yang tidak bisa melepaskan diri dari peran, fungsi dan kewajiban sebagaimana sejatinya partai politik dengan kekuatan peran-peran strategisnya yang membawa masyarakat kepada sebuah kondisi yang lebih baik. Merujuk pada standar minimal fungsi partai adalah sebagai kekuatan yang merepresentasi masyarakat dalam mengelola kebijakan publik menjadi aturan-aturan yang mengikat dan memberi arah bagi kemajuan masyarakat. Maka, dalam berbagai teori tentang partai politik, bahwa partai politik diamanatkan untuk mengemban fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, rekruitmen dan distribusi kekuasaan atau posisi politik, juga yang tidak kalah penting adalah melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan politik masyarakat. Khususnya masyarakat yang diwakilinya. Konstituen.

Wajar, jika harus diakui bahwa fungsi dominan yang selama ini terlihat oleh rakyat bahwa yang ada dari partai politik adalah “only” rekruitmen dan distribusi kekuasaan politik. “bagi-bagi jatah kekuasan” karna inilah yang banyak menyita perhatian partai juga perhatian masyarakat pada umumnya. Sehingga secara singkat partai distigmakan menjadi “perkumpulan orang-orang yang haus kekuasaan dan serakah terhadap uang Negara”. Sebagai orang partai ini harus menjadi cermin sekaligus media refleksi dan evaluasi terhadap keberadaan partai dan peran-peran partai selama ini. Kenapa tidak, yang mewarnai dinamika publik dalam media massa kita di tivi, di Koran di internet, yang terlihat adalah perebutan kekuasaan antar partai, juga konflik perebutan pengaruh di internal partai. Sehingga partai menjadi sebuah kerajaan tersendiri, yang menerapkan bau feodalisme yang begitu kental. Sistem dan mekanisme partai yang sudah termaktub indah menjadi pedoman-pedoman yang harus dijalankan harus tergerus oleh kehendak ketua atau ketua umum. ide dan gagasan menjadi barang langka yang hanya menjadi otoritas yang merubah wujud menjadi “perintah ketua” bukan perintah konstitusi partai atau pedoman-pedoman partai. Sehingga partai yang mestinya sebagai ladang tumbuh suburnya benih demokrasi yang menjadi antitesa dari feodalisme, malah yang terjadi adalah justru menjadi kerajaan-kerajaan baru bagi raja-raja baru. sehingga, yang muncul sebagai gambaran partai adalah pecat-memecat tanpa alasan, penggulingan ketua, PAW bagi yang berbeda pikir, transaksi uang dalam momentum konstetasi politik, membeli kursi kekuasaan pada Panitia Pemilu, lebih doyan dan dominan bicara soal orang dan urusan pribadi dibanding ide, gagasan dan urusan umum. Parahnya lagi, jika sampai pada tingkat anti terhadap wacana-wacana produktif yang melahirkan gagasan-gagasan baru. Ini harus diakhiri !.

PAN sebagai partai politik yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat yang signifikan dari masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara, berupaya meng-ikhtiari untuk memantapkan peran-peran strategis partai sebagai pendengar, penjemput, dan pejuang kepentingan masyarakat. Sehingga ruang-ruang publik yang selama ini lowong dari “soma politik” dalam menjaring kepentingan masyarakat yang terepresentasi pada tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan masyarakat akar rumput, harus tereksplorasi, terbundeling dan menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh partai.  Khususnya PAN.

Dengan demikian, sebagai partai tidak hanya berhenti pada rumah gagasan yang menyemai ide-ide besar, tapi harus termanifestasikan menjadi gerak juang dalam komunikasi dan tindakan membuat nyata gagasan yang lahir dari simpul-simpul masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Karna masalah selalu ada dan terus ada, maka gagas harus memproduksi gagasan yang berdimensi moralitas dan berpihak pada rakyat, yang terformulasikan menjadi program, anggaran dan tindakan para legislator dan eksekutif .

PAN DAN JOJOBO GAGASAN

Kurang lebih, inilah yang menjadi latar. Kenapa JOJOBO GAGASAN ini menjadi penting bagi PAN dan bagi rakyat Maluku Utara.

Sehingga JOJOBO GAGASAN menjadi asa bagi PAN, untuk menjaring, mempergilirkan, mengumpulkan kontribusi gagasan atau buah pikir yang lahir dari kondisi masyarakat untuk diangkat menjadi agenda yang harus menjadi bagian dari agenda partai untuk mewujudkannya menjadi nyata dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Sebagaimana makna “jobo-jobo” sebuah perjalanan terus menerus tanpa akhir. PAN adalah musafir bagi kehendak kepentingan rakyat, yang terus bergerak tanpa henti, seiring perkembangan dan perubahan masyarakat yang juga terus bergerak. Tak berhenti. Sebagaimana perubahan itu sendiri. Inilah keabadian perubahan. Bahwa perubahan selalu abadi. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri.

Dan PAN juga kan terus-menerus, tak henti, bergerak, ber-ikhtiar menjadi Partai yang mencerahkan dan bertanggungjawab !

Selamat ber-JOJOBO GAGASAN…

“Marimoi Ngone Futuru”

Ternate, 25 maret 2012

Read More

KNPI Penyempurnaan Siap Hadapi Gugatan Kubu Taufan Rotorasiko

KNPI Penyempurnaan Siap Hadapi Gugatan Kubu Taufan Rotorasiko

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil kongres penyempurnaan siap menghadapi gugatan yang bakal dilayangkan kubu Taufan EN Rotorasiko.

"Silakan melakukan gugatan hukum, dan kita sebagai pemuda harus mengedepankan hukum karena negara kita negara hukum," jawab Viktor Yuan, Sekjen KNPI hasil kongres penyempurnaan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 3/4).

Sekedar informasi, Taufan terpilih sebagai Ketua KNPI dalam kongres KNPI ke XIII di Hotel Sahid Jakarta Oktober tahun lalu, sementara kongres penyempurnaan yang digelar di Hotel Blue Sky, Raden Saleh, Jakarta, Jumat pekan lalu, memilih Akbar Zulfakar sebagai Ketua Umum.

Sebaliknya, dikatakan Viktor, pihaknya menyesalkan atas penyerangan yang dilakuka oleh oknum-oknum pemuda saat kongres penyempurnaan digelar. Mestinya, kata dia, sebagai pemuda harus mengedepankan upaya hukum daripada adu fisik.

"Kalau ada pihak yang keberatan silakan lewat jalur hukum," tegasnya.

Tak mau berlarut-larut berada dalam pergunjingan, terang Viktor, pihaknya akan segera mengadakan Rapat Kerja Daerah di provinsi-provinsi. Diagendakan betul, bagaimana mempertegas komitmen pemuda terhadap kepentingan rakyat.

"Keputusan paripurna DPR kita akan kawal, sejauhmana komitmennya kepada kepentingan rakyat pada umumnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepentingan mulai dari masyarakat bawah. Ketahanan pangan, keamanan, perbatasan, daerah tertinggal, kemiskinan, konflik dan lain-lain hal sampai pada kaderisasi kepemimpinan nasional khususnya kepemimpinan pemuda Indonesia," demikian Viktor

sumber : Rmol

Read More

KNPI : Menggugat Legalitas Kepemimpinan Taufan

Tidak Ada Kongres Setengah, Kepemimpinan Menantu Ical Tidak Konstitusional

Pengurus KNPI hasil Kongres KNPI XIII penyempurnaan mempertanyakan balik legalitas Taufan EN Rotorasiko sebagai Ketua Umum KNPI seperti yang diklaimnya terpilih pada kongres KNPI ke XIII di Hotel Sahid, Jakarta, Oktober tahun lalu.

Pertanyaan tersebut disampaikan Sekjen KNPI hasil kongres penyempurnaan, Viktor Yuan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi tudingan kubu Taufan yang menuding Kongres Penyempurnaan yang digelar sejumlah OKP dan DPD KNPI adalah ilegal dan tidak ada dalam sejarah yang namanya kongres penyempurnaan.

"Tidak ada juga dalam sejarah yang namanya kongres setengah, dan berhenti di tengah-tengah," jawab dia kepada Rakyat Merdeka Online beberapa waktu lalu.

Viktor setuju apabila kongres KNPI XIII di Hotel Sahid Oktober lalu sebagai kongres yang sah. Tapi kongres tersebut belum selesai dilaksanakan. Taufan baru terpilih sebagai calon ketua umum dari bakal calon ketua umum, bukan terpilih menjadi ketua umum KNPI periode 2011-2014.

Taufan sendiri saat kongres Oktober tahun lalu bersaingan dengan Sahrin Hamid, Doly Kurnia, Sultan Najamudin, Ariza Sabana, Shoim, SJ Arifin, Arip Mustopa, Cupli Risman dan Nuzran Joher. Dalam pemilihan, Taufan yang merupakan menantu Ical mendapatkan 68 suara, Ariza 25 suara, Doly Kurnia 23 suara, Sahrin Hamid 22 suara, serta kandidat lain hanya memiliki suara rata-rata di bawah 10 suara dari 159 suara sah yang diperebutkan.

20 persen suara yang diperoleh Taufan tidak secara otomatis menjadikannya sebagai Ketua Umum KNPI terpilih. Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3 poin d dan e tentang tata cara pemilihan, bahwa seorang calon dinyatakan terpilih secara aklamasi jika  mendapatkan suara 50 persen lebih 1. Sementara dalam poin f, masih dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harus dilakukan putaran ke II jika memang tidak ada calon yang meraih suara 50 persen lebih 1 dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan ulang bagi para bakal calon yang belum cukup mencapai 20 persen suara.

Namun pada prakteknya, pimpinan sidang waktu itu, Najamuddin Ramly tiba-tiba saja menetapkan secara otomatis Taufan menjadi ketua umum secara aklamai. Padahal di saat bersamaan, para bakal calon yang lain sedang mencari konsensus untuk bisa mencalonkan pada putaran ke II. Kubu Taufan sendiri, para kandidat dan peserta pendukungnya waktu itu memutuskan tidak meneruskan persidangan. Pimpinan sidang pun menskors sidang, menggantungkan dan mengabaikan kesalahan keputusan yang telah dilakukannya.

Oleh karenanya, sangat jelas kata Viktor, kongres Oktober tahun lalu baru setengah jalan. Sementara apa yang telah dilakukan oleh 52 OKP dan 18 DPD pada Kongres XIII (penyempurnaan) di hotel Sky Blue, Raden Saleh, Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 dan menetapkan Akbar Zulfakar sebagai ketua umum KNPI telah sesuai dengan aturan hukum, AD/ART, dan konstitusi KNPI.

"Pemilihan sebelumnya di Hotel Sahid belum selesai dan belum terpilihnya ketua Umum KNPI, oleh karena itu OKP dan DPD dengan kesadaran penuh melakukan kongres di hotel Grand Pandurata dan menghasilkan Akbar Zulfakar sebagai Ketum DPP KNPI yang konstitusional," demikian Viktor.

Sumber : Rmol,com

Read More

Pesantren : Antara Kemulian dan Penghancur

Kembali Tentang Pesantren

Ketika bom meledak di Depok, lalu sebelumnya di Solo terjadi tembak menembak dengan polisi. Lalu ada seorang korban yang merupakan alumni pesantren. Kembali lagi pesantren dan ulama disorot. Bahkan ketika diskusi di media, ada usulan untuk melakukan sertifikasi ulama. Ini negara yang rumit. Selalu saja latah. Semangatnya selalu mengekor. begitu guru disertifikasi, sampai helm harus ada logo SNI. Kemudian begitu ada moratorium TKI, maka hutan pun ikut moratorium. Pemekaran kabupaten dan kota, juga dengan pembukaan prodi. Satu departemen memunculkan satu istilah, maka yang lain mengekor.

Coba kita lihat lagi pesantren. Apa yang salah dari pesantren. Tidak ada satupun kurikulum pesantren yang menegaskan apalagi mengajarkan untuk mengebom. Kalau ada alumni pesantren yang ikut ke Afghanistan dan jadi militan, itu benar. Tapi bukan karena faktor pesantren. kata salah satu nara sumber di Indonesia Lawyer Club, kalau alumni UI, UGM dan STAN korupsi, apakah kita harus membubarkan UI, UGM dan STAN?. Selalu saja media tidak pernah mau bersikap seimbang terhadap pesantren dibanding lembaga pendidikan lain. Padahal pesantren seperti Lirboyo, Gontor itu sudah berdiri jauh sebelum ada kata Indonesia. Artinya mereka ikut mendirikan Indonesia. Setelah merdeka apalagi. Hidayat Nur Wahid, Emha, Din Syamsuddin, Hasyim Muzadi, Malik Fajar, Irfan Idris diantara segelintir alumni pesantren yang berkiprah nasional. belum lagi Maftuh Basyuni, Anis Matta, Komaruddin Hidayat, Ali Mukhtar Ngabalin, Sahrin Hamid, juga alumni pesantren.

Tentu ada alumni pesantren yang berkelakuan yang tidak pantas. Tetapi perlu penjelasan, itu terjadi bukan karena pesantren. Sebagaimana kata Eistein. Kegelapan terjadi bukan karena ada gelap tetapi ketiadaan cahaya. Sebagaimana dingin terjadi karena ketiadaan panas. Selanjutnya masih kata Eistein, kalaulah ada kejahatan bukan karena Tuhan yang menciptakan kejahatan itu. Tetapi karena ketiadaan Tuhan dalam denyut nadi kehidupannya, lalu mereka berbuat jahat.

Pada tempatnya, kita perlu melihat sejarah. Kata Nurcholish Madjid, kalaulah bukan karena kolonialisme, maka pesantren akan tumbuh sebagaimana pertumbuhan Harvard, Oxford dan Cambdridge. Maka mungkin saja perguruan tinggi kita menjadi Universitas Pacitan, Lirboyo, Tebu Ireng. Salah satu hal yang paling menggemaskan secara komunal, kita ini bangsa yang suka lupa. Ketika STAN belum ada, pesantren-pesantren sudah memasok kader-kader bangsa terbaik. Dari 230 juta penduduk Indonesia ada 45 juta keluarga besar pesantren. Kelompok minoritaspun seperti Ahmadiyah, Syiah dan kelompok lain perlu kita ajak bergandengan tangan. Apalagi kalau komunitas pesantren. Pesantren dalam bahasa Lukens-Bull (2005) adalah pejuang peaceful jihad. Kalau Manfred Ziemek (1986) memberikan penjelasan bahwa pesantren di Indonesia menjadi penggerak perubahan sosial. Penelitian Pohl (2009) juga memberikan bukti bagaimana pesantren menjadi pilar pendidikan nasional. Itu pengakuan para sarjana dari luar negara. Belum lagi hasil penelitian Mastuhu (1994), Dhofier (1982) dan Rahardjo (1988).

Akan lebih baik, jika para pekerja pers sebelum memberikan argumentasi dan liputan, kembali membaca sejarah pendidikan Indonesia. Bahkan kalaulah stigma itu muncul, maka menjadi tugas direktorat pesantren yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk melakukan kajian dan distribusi informasi mengenai pesantren. Semoga.

Sumber : Kompasiana

Read More

Pecahnya Gerakan Pemuda Indonesia

Pecahnya Gerakan Pemuda Indonesia 

JAKARTA- Sejumlah anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar kongres XIII yang diklaim sebagai penyempurnaan. Kongres digelar di Hotel Blue Sky Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Jumat (30/3/2012).

Kongres itu menetapkan Akbar Zulfakar sebagai Ketua Umum KNPI. Hal itu pun langsung menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI. Sebab, seperti diketahui, saat ini Ketua Umum DPP KNPI dipegang oleh Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.

Kongres XIII itu pun berjalan alot dan sempat diwarnai kericuhan diantara peserta. Sidang juga sempat diskros kurang lebih 20 menit. Lantaran menunggu kandidat ketua umum KNPI lainnya. Setelah menunggu sekian lama akhirnya sidang kembali diteruskan lantaran calon ketua umum yang lain tidak hadir dalam kongres.

“Kami menetapkan Akbar Zulfakar sebagai ketua umum KNPI,” kata Ketua pimipnan sidang Aswin Ali.

Sebelumnya, dikabarkan akan ada 10 bakal calon ketua umum KNPI yang hadir yaitu, Ahmad Doli Kurnia, Shohim Haris, Sahrin Hamid, A Ridho Sabana, Arif Mustopa, Nusron Zhoher, SJ Arifin, Cupli Risman dan Taufan EN Rotorasiko. Namun, yang hadir dalam Kongres hanya Akbar Zulfakar.

Setelah menunggu sekira 20 menit akhirnya pimpinan sidang menetapkan Akbar Zulfakar yang saat ini menjabat anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai ketua umum KNPI secara aklamasi.

Diketahui, Kongres  Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XIII (penyempurnaan) dihadiri oleh 40 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan 8 DPD KNPI provinsi.

Sementara itu Ketua Umum Generasi Warga Jaya yang merupakan OKP dari KNPI Yayan Said mengatakan bahwa Kongres KNPI di Hotel Blue Sky tersebut ilegal dan tidak sah. Menurutnya, saat ini  Ketua Umum DPP KNPI dipegang oleh Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

“Jelas tidak sah, karena Kongres ini tidak dihadiri oleh kandidat bakal calon ketua umum KNPI yang lain. Kongres ini hanya akal-akalan dan tidak memenuhi qourum," ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskan  Yayan, seharusnya Kongres KNPI  dihadiri oleh 147 OKP yang terdiri dari 114 OKP dan 33 DPD KNPI Provinsi.  “Saya tegaskan lagi, Kongres itu hanya akal-akalan segelintir orang yang akan memecah belah keutuhan KNPI,” tegasnya

Sumber : OkeZone,com

Read More

Sahrin Hamid Promosi Wisata Halmahera

Sahrin Hamid Dalam Upaya Promosi Wisata Halmahera

Wisata Halmahera- Sahrin Hamid berusaha mempromosikan Wisata yang ada di Maluku Utara yang menurutnya memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi investasi untuk para pengusaha dan Pengembangan Daerah. Untuk itu membutuhkan suatu sistem promosi sehingga para wisatawan lokal maupun asing bisa menjadikan Halmahera, Morotai dan pulau-pulau yang lain di Maluku Utara sebagai salah satu kunjungan Wisata.

Dalam Upayanya tersebut Sahrin Hamid mengajak teman-teman yang juga para Artis ternama salah satunya Saiful Jamil untuk berkunjung ke Maluku Utara

Read More

Gagal melahirkan pemimpin muda berwawasan kebangsaan

Gagal melahirkan pemimpin muda berwawasan kebangsaan

 

Bangsa Indonesia Jumat, 28 Oktober 2011, merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83. Fakta menunjukkan kegiatan terkait peringatan hari penting itu sangat kurang mendapat perhatian. Tidak di pemerintahan, di kalangan masyarakat pun sama saja, tak peduli. Tidak di ibukota saja, tapi juga di desa-desa minim kegiatan Sumpah Pemuda.


Mengapa perhatian pemerintah dan elemen masyarakat kita di kota maupun pedesaan begitu rendah. Jawabnya, karena tidak mempunyai agenda program dan perencanaan yang matang. Umumnya sporadis dan dilakukan secara dadakan saja sehingga hasilnya sangat tidak memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat,  khususnya generasi muda.

Yang memprihatinkan adalah terjadinya ‘tawuran’ dalam kongres KNPI di Jakarta kemarin karena ketidakpuasan peserta. Apalagi muncul isu permainan money politics sehingga patut disesalkan. Jika kalangan generasi muda sudah dijejali dengan politik uang maka sulit dari mereka bisa diharapkan menjadi pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Apalagi untuk menjadi barisan terdepan upaya pemberantasan korupsi. Wajar jika banyak peserta yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara yang memenangkan menantu Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Taufan Eko Nugroho, sehingga kongres deadlock. Tapi, calon lainnya pun disebut-sebut melakukan hal yang sama namun dengan kadar yang lebih rendah. Dalam panggung politik permainan uang sudah biasa dan disebut cost seperti membayar uang tiket, penginapan, dan oleh-oleh. Namun, dalam kongres pemuda seharusnya tidak mengikuti sifat dari orang-orang politik yang menghalalkan segala cara.

Kerusuhan dalam Kongres KNPI muncul usai penghitungan suara, berawal dari penetapan pemenang. Taufan yang unggul mendapatkan 68 suara ditetapkan pimpinan sidang menjadi pemenang. Namun putusan itu tidak diterima floor. Peserta mengharapkan dilakukan putaran kedua. Di posisi kedua menyusul incumbent Ahmad Doli Kurnia 22 suara, Sahrin Hamid 21 suara dan kandidat lainnya. Kalaupun dilakukan putaran kedua akan sangat sulit bagi pesaing untuk bisa meraih dukungan signifikan karena tim sukses Taufan bekerja cukup cerdik. Aturan yang dipakai memang multitafsir karena bisa ditarik-tarik, seperti: untuk jadi pemenang cukup 30 persen plus satu, ada lagi yang beranggapan tetap 50 persen plus satu. Taufan yang mendapatkan 68 suara sudah mencapai 35 persen suara. Sah jika mengacu 30 persen plus satu tapi tidak sah bila mengacu pada aturan 50 persen plus satu. Banyak peserta menghendaki pemilihan putaran ke-2, karena perolehan suara Taufan belum mutlak (50% pemilih+1), seperti yang ada di AD/ART. Tapi sebelumnya sudah disepakati ketentuan baru, mengingat banyaknya kandidat calon ketua umum yang berambisi maju. Ketentuan baru itu menyebut pemenangnya adalah yang memperoleh 30 persen suara pemilih + 1.

Dari catatan sejarah kita sudah mengetahui bahwa pada tanggal 28  Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop, Jakarta, diselenggarakan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia  (PPPI). Pada penutupan kongres ini, selain diperdengarkan Lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf  Supratman melalui gesekan biolanya, juga dibacakan rumusan hasil kongres tersebut yang selanjutnya disebut sumpah  pemuda yang merupakan sumpah setia para pemuda masa sulit itu.

Janji sumpah pemuda itu berbunyi: Kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku: berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu: Indonesia. Makna dan semangat sumpah pemuda itulah yang kemudian menentukan masa depan bangsa kita dalam merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, namun kondisinya kian memprihatinkan dewasa ini di alam reformasi.

Harusnya seluruh anak bangsa mencontoh generasi muda di masa lalu. Bisa menyatu untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Jangan malah menjadi beban dan merusak cita-cita Sumpah Pemuda 83 tahun lalu. Apalagi di masa sekarang ini, kemajuan bangsa kita semakin jauh dari cita-cita Sumpah Pemuda dan ketentuan UUD 45 dan Pancasila. Terlebih pada kesatuan bangsa dan kesejahteraan, semakin memprihatinkan. Tampak nyata terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Kondisi memprihatinkan itu memerlukan perhatian kita semua, khususnya generasi muda, harus bisa menyikapi tantangan ke depan dengan kerja keras. Sebab, merekalah harapan bangsa kita. Kenyataannya, kita sangat kesulitan mendapatkan tokoh muda yang memiliki wawasan kebangsaan. Kondisi itu terlihat jelas dengan masih munculnya tokoh-tokoh tua sebagai Capres 2014, seperti Megawati, Amien Rais, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo yang usianya lebih 50 tahun. Harapan munculnya tokoh muda sebagai Capres atau Wapres semestinya bisa terwujud bila generasi muda diberi pendidikan politik yang santun dan kesempatan. Bukan lagi menghalalkan segala cara, dan semua harus pakai uang

Sumber : Waspada Saturday, 29 October 2011 00:15

Read More

Kongres KNPI Mulai Panas

Kongres KNPI Mulai Panas

Jakarta, Padek—Nama Aburizal Bakrie dan Tommy Soeharto tiba-tiba muncul di arena Kongres XIII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Sahid Jakarta. Keduanya bukan sebagai calon ketua umum, tapi dikaitkan dengan dua kandidat kuat yang bakal bertarung memperebutkan kursi tertinggi di induk organisasi kepemudaan itu.


Aburizal Bakrie alias Ical dikaitkan dengan Taufan EN Rotorasiko, sedangkan Tommy Soeharto juga dihubungkan dengan kandidat lainnya, Akbar Zulfakar. Yang menarik, Taufan adalah menantu Ical yang didorong jadi ketum KNPI guna mendukung Ical di 2014.


Selain kedua nama itu, figur lain dari berbagai latar belakang juga siap bertarung menjadi  ketua umum KNPI. Mantan Ketua Umum PB HMI Arip Mustopa, kader PAN Sahrin Hamid,  anggota DPD Sutan B Najamuddin, dan mantan ketua umum KNPI versi Kongres Ancol Ahmad Doli Kurnia juga akan ambil bagian dalam perebutan ketua umum.


Taufan kepada JPNN mengatakan hanya ingin menjabat satu periode saja. ”Jika saya terpilih, saya akan meneruskan tradisi founding fathers KNPI selama ini, yaitu memegang jabatan satu periode saja,” katanya, Selasa (25/10).


Salah satu program dari pria yang akrab disapa Ten ini hampir mirip program Golkar, fokus membangun dan merangkul basis massa di pedesaan. Menurut Taufan, potensi pemuda di daerah khususnya di perdesaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Taufan akan memberdayakan potensi kepemimpinan pemuda di pedesaan jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum KNPI.


Salah satu pimpinan Barisan Muda Kosgoro (BMK), Andi Hermawan, tidak membantah majunya Ten bagian langkah menyukseskan Aburizal Bakrie di Pemilu 2014 mendatang. ”Taufan memang dipersiapkan mensukseskan Ical,” katanya.


Majunya Taufan didukung BMK, Golkar, dan underbow Golkar lainnya, diprediksi bakal head to head dengan Akbar Zulfakar didukung Tommy Soeharto. Zulfakar pernah menjabat Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2000-2002.


”Pak Tommy menggangap Zulfakar paling layak. Karena itu, beliau tentu akan mendukungnya bekerja sama dengan PKS,” kata Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora, Neneng Astuty, dalam jumpa pers kemarin  (24/10). Neneng mengaku juru bicara dari Tommy Soeharto.


Tommy melihat Zulfakar mampu mengakhiri dualisme kepemimpinan di KNPI. Zulfakar juga mampu meletakkan kembali ideologi Pancasila dalam tubuh KNPI. ”Kami siap memenangkan Zulfakar. Beberapa DPD dan OKP telah menyatakan dukunganya secara resmi kepada Zulfakar,” ujar Neneng yang tidak secara detail menyebutkan siapa saja pendukung Zulfakar itu.


Namun, kursi ketua umum KNPI agaknya tidak hanya milik kader parpol saja. Mantan Ketua Umum PB HMI Arip Mustopa juga berani ambil bagian. Bisa dikatakan, dari sekitar 14 calon ketua umum beredar, Arip tokoh muda pluralis dan tidak terseret kepentingan kelompok mana pun. ”Saya maju karena dorongan OKP dan KNPI daerah,” ujarnya saat jumpa pers di Hotel Sahid, kemarin.


Sebagaimana diketahui, total suara yang diperebutkan dalam pemilihan ketua umum KNPI mencapai 148 suara. Suara ini terdiri atas 33 dewan pimpinan daerah (DPD) KNPI dan  dan 115 OKP.  Ini akan diperebutkan sedikitnya 14 kandidat ketua umum. Bursa ketua umum KNPI kemarin bertambah lagi. (dms/jpnn)

Sumber : Padang Ekspres Rabu, 26/10/2011 12:09 WIB

Read More

Massa Bakar Foto Ketua MK

Massa Bakar Foto Ketua MK

Ternate (ANTARA News) - Pengunjukrasa dari Forum Penyelamat Konstitusi Maluku Utara dalam aksinya di depan Sekretariat KPU setempat Senin siang membakar foto Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Koordinator massa, Mudasir, mengatakan bahwa pembakaran foto ketua MK tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas putusan MK dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Pulau Morotai.

MK dalam putusannya atas sengketa pilkada Pulau Morotai memenangkan pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu. Pasangan ini sebagai penggugat atas putusan KPU Pulau Morotai yang memenangkan pasangan Arsad Sardan/Demianus Ice.

Menurut Madasir, putusan MK tersebut telah menyimpang dari konstitusi dan fakta politik karena sesuai pleno rekapitulasi KPU Pulau Morotai, yang meraih suara terbanyak pasangan Arsad Sardan/Demianus Ice.

Mereka meminta agar KPU Pulau Morotai tak melaksanakan perintah MK tersebut, begitu pula, DPRD Pulau Morotai untuk tidak menggelar sidang paripurna pelantikan pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu.

Sementara itu, Sahrin Hamid,SH, kuasa hukum pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu secara terpisah mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final, oleh karena itu, tidak ada alasan bagi KPU dan DPRD Pulau Morotai untuk tidak menindaklanjuti putusan tersebut.

Proses sidang di MK berlangsung secara adil dan transparan serta memberi peluang kepada semua pihak yang terkait sengketa Pulau Morotai untuk mengajukan bukti-bukti, sehingga sekarang tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan putusan MK itu.

Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai Ajan Baguna mengimbau kepada masyarakat dan semua pihak terkait di Pulau Morotai untuk menghormati putusan MK tersebut dan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kamtibmas di daerah itu.

DPRD Pulau Morotai akan segera menggelar sidang paripurna pelantikan Bupati/Wakil Bupati Pulau Morotai pasangan Rusli Sibua/Weni Paraisu, jika SK pasangan itu dari Mendagri telah diterima DPRD.

Sumber : Antara News Senin, 27 Juni 2011 19:50 WIB

Read More

Taufan Ditolak Jadi Ketua Umum KNPI

Taufan Ditolak Jadi Ketua Umum KNPI

Jurnas.com | PENETAPAN Taufan Rotorasiko sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) oleh Najamudin Ramly selaku pimpinan sidang pemilihan yang berlangsung Jumat, 29/10, pagi dipersoalkan beberapa organisasi kepemudaan, karena tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan. "Kami menegaskan bahwa saudara Taufan Rotorasiko belum sah dan tidak mendapatkan legitimasi menjadi ketua Umum DPP KNPI," kata Ketua Umum Pemuda Katolik, Natalis Situmorang dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (28/10) malam.

Dituturkan Natalis, proses pemilihan dengan sistem pencoblosan itu diikuti oleh setiap utusan OKP dan DPD KNPI Propinsi. Selain Taufan, nama kandidat lain di antaranya, Sahrin Hamid, Doly Kurnia, Sultan Najamudin, Ariza Sabana, Shoim, SJ Arifin, Arip Mustopa, Cupli Risman, dan Nuzran Joher.

Penghitungan suara setiap Bakal Calon Ketua Umum KNPI tersebut diperoleh hasil, yakni Taufan mendapatkan 68 suara, Ariza 25 suara, Doly Kurnia 23 suara, Sahrin Hamid 22 suara, serta kandidat lain hanya memiliki suara rata-rata di bawah 10 suara dari 159 suara sah yang diperebutkan (GMKI dan HIPMI tidak hadir dalam pemilihan).

Sebagaimana Pasal 3 ayat 3 poin c, maka Taufan menjadi Bakal Calon yang lolos menjadi Calon Ketua Umum karena mendapat dukungan di atas 20%. Namun, "Taufan belum dapat secara otomatis terpilih secara aklamasi karena pada poin d,e,f mengatur, ketua terpilih secara aklamasi jika mendapatkan suara 50%+1, dan sesuai poin f pada pasal 3 ayat 3 tersebut maka harus dilakukan putaran II," kata Natalis.

Menurut Natalis, Najamudin Ramly selaku pimpinan sidang pemilihan, langsung menetapkan Taufan menjadi Ketua Umum. Otomatis, keputusan tersebut membuat para peserta kongres serta OKP dan DPD pendukung Bakal Calon yang lain melakukan protes keras agar Najamudin mencabut dan membatalkan keputusannya itu.

Karena itu, menurut Natalis, terpilihnya menantu Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie tersebut ditolak oleh sebagian OKP, karena dianggap bertentangan dengan mekanisme pemilihan KNPI. "Taufan juga tidak didukung oleh lebih dari setengah OKP yang memberikan suaranya," ujar Natalis.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam, Rahmat Kardie menjelaskan, dirinya juga tetap akan mempersoalkan masalah ini serta mendorong OKP-OKP dan para kandidat yang lain untuk bersikap sama. "Agar publik dan pemuda Indonesia mengetahui bahwa masih banyak yang berpegang teguh pada aturan main dan idealisme pemuda," ujar Rahmat. "Jika perlu kami akan menggagas forum atau wadah untuk itu," kata Ketua Umum PB HMI Fajri menimpali dan diamini oleh utusan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Bernard.

Sumber : Jurnas  Jakarta | Sabtu, 29 Oktober 2011 07:51 WIB

Read More

Tak Tindak Tegas, Polisi Setujui Anarkisme FPI

Tak Tindak Tegas, Polisi Setujui Anarkisme FPI

INILAH.COM, Jakarta- Partai Amanat Nasional (PAN) amat menyesalkan aksi brutal Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan sweeping sambil melakukan pengrusakan di tempat-tempat hiburan selama bulan puasa seperti yang terjadi di Makasar atau tempat lainnya.

Menurut Sahrin Hamid, Ketua DPP PAN, aksi tersebut tidak lepas dari lemahnya Polri dalam bersikap tegas sehingga seperti ada kesan pembiaran atau memberi izin FPI melakukan aksi anarkisnya.

"Menunjukan betapa lemahnya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal kewenangan bertindak atas nama negara demi menjaga ketertiban umum sudah merupakan kewajiban POLRI," tegas Sahrin seperti disampaikan dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jumat (19/8/2011).

Himbauan yang disampaikan Polri melalui Kadiv Humas, menurut Sahrin tak berdampak apa-apa terhadap operasi sweeping yg dilakukan oleh FPI. Intensitas sweeping justru meluas di tempat lain.

"Padahal sudah jelas-jelas bahwa perusakan apalagi bertindak selayakmya Aparat Negara merupakan tindakan kriminal yang berimplikasi pidana. Namun kenapa Polri diam? Apakah diamnya Polri justru memberikan sinyal persetujuan terhadap tindakan2 anarkhis tersebut?," sambung Sahrin.

PAN meminta, tidak sekedar himbauan, Polri harus serius dan bertindak tegas terhadap perilaku FPI. Menurut dia, FPI tidak bisa mengatasnamakan apapun untuk melakukan kekerasan.

"Jika, Polri tidak melakukan upaya-upaya serius dan tegas, maka patut menjadi pertanyaan. Di mana profesionalisme Polri, di mana program Quick respon yg selama ini menjadi andalan Polri, padahal telah banyak menyerap anggaran negara APBN untuk pembiayaan peningkatan profesionalisme dan program polri," sesal Sahrin.(ndr)

Sumber : inilah,com  Jumat, 19 Agustus 2011 | 06:15 WIB

Read More

KNPI Minta MP3EI Libatkan Pemuda

KNPI Minta MP3EI Libatkan Pemuda

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI meminta agar dalam pengerjaan proyek-proyek yang terhimpun dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, pemerintah melibatkan para pemuda. Ini perlu karena jumlah pemuda atau penduduk yang ada dalam masa produktif di Indonesia saat ini mencapai 62 juta orang.

"Tidak mungkin ada proyek sebesar MP3EI yang tidak dikerjakan pemuda, termasuk KNPI di dalamnya," kata Ketua Panitia Pelatihan Pemuda Penggerak Wirausaha Desa, KNPI, Sahrin Hamid di Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Acara ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi. Rencananya, acara ini akan ditutup Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa besok malam.

Menurut Sahrin, MP3EI merupakan program besar, antara lain ada program 200.000 hektar yang dibuka untuk lahan pertanian, dan ada 1 miliar pohon yang akan ditanam. "Siapa yang akan melakukan itu kalau bukan pemuda," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan MP3EI 2011-2025 pada 27 Mei 2011. Rencana induk ini memiliki tiga bagian utama. Pertama, pengembangan ekonomi di enam koridor.

Kedua, pengembangan sistem logistik nasional. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Sebagai langkah awal, pemerintah meluncurkan 17 proyek di empat kota yaitu Banten, Timika, Simengke dan Lombok Timur senilai Rp 190 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, waduk, pembangkit tenaga listrik dan proyek pengolahan sumber daya alam. Namun nilai kebutuhan investasinya mencapai Rp 4.000 triliun.

Read More

Bangkitkan Pemuda Desa, Sahrin Hamid akan Gandeng Menteri BUMN

Bangkitkan Pemuda Desa, Sahrin Hamid akan Gandeng Menteri BUMN

RMOL. Tidak adanya sektor ekonomi produktif di pedesaan menjadi alasan utama para pemuda hijrah ke kota. Kalaupun gagal bertarung di kota, barulah para pemuda itu balik kembali ke desa. Agar para pemuda tidak lagi merantau ke kota untuk 'menyambung' hidup, persoalan ini harus dicarikan solusi.

"KNPI ke depan harus mendesak pemerintah melalui program-program kemitraan membangun industri yang berbasis potensi pertanian di pedesaan," kata Sahrin Hamid, calon Ketua Umum KNPI, kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

Salah satu celah yang bisa dijadikan sarana membangun industri di pedesaan untuk memberdayakan pemuda adalah dengan menggandeng perusahaan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara. Bila selama ini perusahaan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidak selalu ditujukan ke pemuda, tapi untuk merealisasikan niat mulia itu perlu ada desakan agar perusahaan menyalurkan sebagian dana tersebut khusus untuk pemuda.

"Kita ingin ada sebuah political will, ada affirmative policy yang dikeluarkan pemerintah agar memprioritaskan alokasi CSR (perusahaan BUMN) bagi pengembangan sektor ekonomi di desa-desa. Kita harapkan Menteri BUMN (Dahlan Iskan) yang baru diangkat membangun kemitraan dengan pemuda," harapnya.

Diharapkan, dengan adanya kerja sama itu, 1-2 persen laba perusahaan BUMN dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Sahrin menyebut program ini Youth Corporate Social Responsibility atau Y-CSR.

"Dengan ini progam, penyaluran dana CSR menjadi terukur. Pemuda menjadi sumber daya penggerak kewirausahaan di desa dan corporate sebagai penyedia dana melalui dana CSR itu. Dengan demikian kita harapkan sinergi ini membuat dana CSR tepat sasaran dan bermanfaat bagi pemuda desa. Jika ekonomi di desa bergerak atau bangkit, maka ini akan menahan arus urbanisasi ke kota," ungkap Sahrin.

Dan tentu saja, tambah Sahrin, KNPI, bila memang ia terpilih pada Kongres yang akan digelar pekan depan, harus melakukan berbagai pelatihan kewirausahaan dengan tujuan menjadikan pemuda sebagai penggerak ekonomi desa sebelumnya. Selain mengharapkan dana CSR dan PKBL perusahaan, lanjutnya, KNPI juga memfasilitasi pemuda desa berhubungan dengan dunia perbankan.

"Ini dalam rangka agar secepatnya mengentaskan orang miskin di desa yang jumlahnya mencapai 19 juta jiwa. Dengan demikian, Y-CSR ini menjadi pertanggungjawaban sosial pemuda dan perusahaan," tandas mantan anggota Komisi III DPR ini. [zul]

Sumber : Rakyat Merdeka Kamis, 20 Oktober 2011 , 18:21:00 WIB

Read More

Mirip Barack Obama, Sahrin Hamid Cukup Cerdas dan Populer di Kalangan Pemuda

Mirip Barack Obama, Sahrin Hamid Cukup Cerdas dan Populer di Kalangan Pemuda

 

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Rahmat Kardi mengatakan Sahrin Hamid pantas untuk memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia periode mendatang. Karena mantan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional itu memiliki pengalaman, prestasi, dan kapasitas sebagai modal untuk memimpin KNPI.

"Dia sangat matang," kata Ketua Gerakan Pemuda Islam, Rahmad kepada wartawan di sela-sela pendaftaran Sahrin di gedung KNPI, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, (Minggu, 23/10).

Lebih lanjut Rahmad menilai sosok Sahrin mirip dengan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama dalam hal perjalanan hidup. Seperti Obama, Sahrin pernah menjadi legislator dan sekarang ingin menjadi eksekutif seperti halnya Obama. Dan sebelum menjadi senator, Obama juga pernah menjadi pengacara, profesi yang saat ini digeluti Sahrin.

Pengalaman sebagai pengacara itulah yang membuat mantan anggota Komisi III DPR itu mempunyai sifat kerelawanan yang sangat luar biasa. Sahrin juga dinilai sebagai sosok muda lintas agama dan ras. "(Sahrin) pemuda yang populer, cerdas tapi sederhana," puji Rahmad.

Hal lain yang memperkuat GPI mendukung Sahrin adalah gagasan yang diusung bila dipercaya memimpin KNPI. Menurutnya, visi Sahrin sesuai dengan kebutuhan pemuda saat ini. "Sahri mengusung tema pemberdayaan pemuda yang merupakan intinya pemuda. Kalau pemuda berdaya, maka kita lebih maju," demikian Rahmad.

Selain GPI, pada saat pendaftaran tadi, Sahrin juga didampingi pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Mahasiswa Pancasila, dan Srikandi Harapan.[ian/rmol]

Sumber : Rima News Sun, 23/10/2011 - 21:34 WIB

Read More

Sahrin Hamid akan Jadikan KNPI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

Sahrin Hamid akan Jadikan KNPI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

RMOL.  Dualisme kepemimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia selama satu periode ini harus dijadikan hikmah bagi para pemuda se-Indonesia untuk bersatu kembali.

"Ke depan, persatuan pemuda harus dibangun. Karena pemuda memiliki tantangan yang tidak mudah saat ini dan ke depan," kata mantan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Sahrin Hamid kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

Sahrin membeberkan, saat ini, 60,35 persen pemuda Indonesia menganggur. Begitu juga 31,2 juta orang miskin Indonesia mayoritas adalah pemuda. Tak hanya itu, mayoritas orang miskin Indonesia tinggal di desa dimana sebesar 19 juta di antaranya adalah pemuda.

"Karena (pemuda) tidak punya lapangan pekerja. Ini tantangan riil," tegasnya.

Untuk itu ke depan, lanjut Sahrin, KNPI harus menjadi garda terdepan untuk menggerakkan pemuda dalam memajukan dan membangun sektor ekonomi desa. Karena itu, KNPI harus menyiapkan sumber daya manusia, memetakan persoalan dan potensi para pemuda di desa-desa.

"Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh KNPI sebagai representasi kekuatan pemuda," kata Sahrin, yang bakal maju pada kongres KNPI pada 25-28 Oktober 2011 bulan ini.

Selain itu, hal yang lain yang juga harus dilakukan KNPI untuk memecahkan persoalan ril yang dihadapi pemuda saat ini adalah mendorong pemerintah membangun industri di desa-desa yang berbasis potensi desa yang bersangkutan. Bila itu dilakukan, otomatis bahan baku hasil olahan masyarakat setempat dan tenaga kerja khususnya pemuda desa bisa diserap oleh industri tersebut.

"Ini akan berimplikasi terhadap terbukanya ruang usaha baru. Melalui ruang usaha baru inilah kita harapkan akan lahir wirausaha-wirausaha baru, dalam hal ini para pemuda," tandasnya.[zul]

Sumber : Rakyat Merdeka Senin, 17 Oktober 2011 , 16:57:00 WIB

Read More

Mahkamah Agung Kabulkan PK Nenek Saodah

Mahkamah Agung Kabulkan PK Nenek Saodah

Rumah Nenek Saodah

Sidang Nenek Saodah

 

Sahrin Hamid : Pengacara Nenek Saodah

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) terpidana perkara dugaan pemalsuan surah hibah berupa akta rumah, Ny Saodah (62) atau Nenek Saodah dan membebaskannya dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. "Alhamdulilah pada 10 Mei 2011, Mahkamah Agung mengabulkan PK dari Nenek Saodah. Putusan PK-nya Nomor 183/PK/PID/2010. Kami sebenarnya belum terima tapi sudah ada di situs MA dan kami sudah mengunduhnya," kata Koordinator Tim Pengacara Nenek Saodah, Sahrin Hamid SH, di Kampus Unisba Jalan Taman Sari Kota Bandung, Kamis.

Sahrin mengatakan, putusan PK dari MA untuk perkara Nenek Saodah ini merupakan kali pertamanya dalam sejarah Indonesia karena ada putusan PK di atas PK. "Ini yang pertama di Indonesia, bahwa PK bisa diajukan dua kali. Pertama oleh jaksa penuntut umum dan kedua kami dari kuasa hukum Nenek Saodah," kata Sahrin.

Ia mengatakan, atas perkara hukumnya, Nenek Saodah sebenarnya divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Bandung pada tahun 2007 dalam gugatan perdata Nomor 74/Pdt/G/2004/PN.Bdg. Namun, pada tahun 2007 Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas dari PN Bandung tersebut kepada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung juga memvonis bebas Nenek Saodah.

Padahal, kata Sahrin, berdasarkan pasal 263 ayat 1 KHU Pidana, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum PN Bandung tidak boleh mengajukan kasasi atau Peninjau Kembali (PK) atas putusan tersebut."Mengapa tidak boleh, alasannya karena PK itu hak terpidana bukan kewenangan jaksa. Di PN Bandung, klien kami diputus tidak bersalah, tapi jaksa malah mengajukan kasasi. Padahal sesuai pasal 263 ayat 1 KUHP, PK itu hak dari terpidana bukan wewenang jaksa," kata Sahrin.

Oleh karena itu, atas dasar hukum tersebut Kuasa Hukum mengajukan Peninjauan Kembali ke MA pada tahun Mei 2010 dan pada 10 Mei 2011 MA mengabulkan PK dari Nenek Saodah. "Dan sekali lagi, alhamdulillah perjuangan kami dalam mengusung kebenaran dalam kasus Nenek Saodah didengar dan dikabulkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia," katanya.

Atas putusan MK tersebut, Nenek Saodah dan tiga orang anak kandungnya Indra Zakti (37), Andri Yuza (35) dan Zelpi Alisanti (41) melakukan sujud syukur di Taman Akuarium Kampus Unisba

Sumber : Republika Kamis, 21 Juli 2011, 12:24 WIB

Read More

OKP dan Aktivis Islam Dukung Sahrin Hamid Menuju KNPI I

OKP dan Aktivis Islam Dukung Sahrin Hamid Menuju KNPI I

Satu Hati Membangun Negeri

 

 JAKARTA, RIMANEWS - Dukungan publik kepada Sahrin Hamid untuk maju sebagai calon kandidat ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) periode 2011-2014  terus mengalir. Sejumlah organisasi pemuda dan aktivis mendukung penuh pencalonan Sahrin.

Hamdani, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam mendukung pencalonan Sahrin untuk maju sebagai kandidat ketua umum DPP KNPI.

"Kanda Sahrin layak untuk memimpin KNPI kedepan" katanya di Jakarta, (14/10/2011).

Menurut Dani, jiwa dan kepemimpinan Sahrin sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya, Sarin adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang penuh dengan pengalaman.

"Sahrin bukan produk instan, Ia lahir dari organisasi terbesar di Indonesia. HMI telah mendidiknya sebagai pribadi yang memiliki integritas dan wawasan luas, jadi jangan pernah ragukan kemampuan Sahrin" ujar Dani.

Senada dengan Dani, Komandan Brigade Pusat Gerakan Pemuda Islam, Zainal Abidin juga mendukung Sahrin memimpin KNPI.

Menurutnya, Sahrin bakal mampu memberdayakan potensi pemuda untuk membuat negara ini menjadi lebih baik secara ekonomi, budaya dan daya saing terhadap bangsa lain.

"Pemuda bergerak untuk kebangkitan ekonomi desa merupakan gagasan Sahrin yang patut diapresiasi" kata Zaenal.

Pemuda, kata Zaenal perlu mendukung gagasan Sahrin tersebut karena gagasan ini mampu menggerakan setiap jiwa muda untuk berkontribusi demi perbaikan bangsa menuju masyarakata yang adil dan sejahtera.

Doni Arman Amir, aktivis Junior Chamber Internasional  (JCI) juga menyambut baik pencalonan Bung Sahrin. Menurutnya, Pemuda butuh figur seperti Obama yang berani melakukan perubahan.

"Sudah saatnya Bung Sahrin memimpin kaum muda Indonesia" kata Doni

Untuk diketahui, Sahrin Hamid, Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam adalah salah satu kandidat ketua Umum DPP KNPI.

Pria kelahiran 4 Desember 1974 ini juga merupakan salah satu fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk Indonesia Bagian Timur dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI periode 2004-2009

Pribadi yang merupakan aktivis 98 ini kini aktif sebagai Wakil Ketua Umum DPP KNPI mendampingi Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan  sekaligus pengacara dan pemilik kantor hukum Hamid & Hamid Law Firm.[dni]

Sumber : Rima News Sat, 15/10/2011 - 05:09 WIB

Read More